Polisi Izinkan Massa Oposisi Thailand Masuk ke Gedung Pemerintah

Seperti dikabarkan Bangkok Post, anggota inti kelompok oposisi Komite Reformasi Rakyat Demokratik atau People's Democratic Reform Committee (PDRC) yang juga mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat, Thavorn Senniam, menyatakan "menang" di depan keramaian massa setelah bernegosiasi dengan petugas kantor pusat MPB di Sri Ayutthaya, pada Selasa pagi (3/12). Pasca negosiasi, polisi kemudian memotong kawat berduri dan merobohkan tembok beton agar para demonstran dapat masuk ke lokasi dengan damai.

Kejadian tersebut terlihat kontras dengan kejadian yang terjadi pada Senin lalu (2/12), ketika polisi bersitegang dengan menembakkan gas air mata, meriam api, dan peluru karet ke arah demonsran yang memaksa masuk.

Sementara itu, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menolak memberikan komentar kepada wartawan terkait masukanya demonstran ke pekarangan kantor pemerintah dan kantor pusat kepolisian tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Wakil Perdana Menteri Pongthep Thepkanchana dan Menteri Kehakiman Chaikasem Nitisiri untuk membahas cara memecahkan masalah politik dalam negerinya dengan sejumlah akademisi dan pengacara.

Sementara itu, Jubir Centre for the Administration of Peace and Order (CAPO) Thailand, Mayor Jenderal Pol Piya Uthayo, menyatakan dalam konferensi pers bahwa situasi di kantor pemerintah dan markas polisi berada di bawah kendali. Selain polisi, tentara juga telah dikerahkan untuk menjaga keamanan di lokasi tersebut. Ia menyebut bahwa demonstran tidak diizinkan masuk ke gedung pemerintahan. Sedangkan tentara hanya akan menjaga situasi dengan melakukan pemantauan dari jauh.

Untuk diketahui, protes massa di Thailand dipicu oleh RUU amnesti pemerintah, sejak posisi Perdana Menteri ditinggalkan oleh Partai Pheu Thai, yang disebut oleh lawan politiknya dapat memberi peluang untuk memulangkan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dari pengasingannya setelah melarikan diri pada tahun 2008. Thaksin menghindari penjara karena tuduhan korupsi.

Sejak gelombang unjuk rasa dimulai 24 November, sekitar 400.000 orang telah ambil bagian dari demonstrasi. Mereka telah mengepung dan menduduki beberapa tempat penting pemerintahan, termasuk beberapa kementerian.

Beberapa pengamat percaya bahwa para demonstran tengah berusaha untuk memprovokasi kudeta militer. Thailand telah mengalami 18 kali kudeta dan percobaan kudeta sejak tahun 1932. Kudeta terakhir terjadi tahun 2006 ketika Pedana Menteri Thaksin dilengserkan. Namun untuk demostrasi melawan pemerintahan kali ini, militer telah menyatakan tdak akan ikut campur dalam setiap aktivitasnya. [ald]