Purbaya mengatakan anggaran khusus penanganan bencana, termasuk karhutla, telah disiapkan pemerintah. Namun, pencairannya masih menunggu pengajuan kebutuhan dari BNPB.
Dia pun mengingatkan BNPB agar tidak menaikkan anggaran yang diajukan melebihi kebutuhan sebenarnya.
"Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Ya (berapa pun anggarannya akan dicairkan), asal jangan di-markup saja," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurutnya, BNPB masih melakukan asesmen sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk menangani karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Saat ini, BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menangani bencana. Menurutnya, jika dana tersebut tidak mencukupi, ia akan segera mencairkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan.
Namun, hingga saat ini Purbaya mengaku belum menerima usulan tambahan dana khusus penanganan karhutla dari BNPB.
"Nanti tergantung permintaan BNPB, kita akan menyalurkan lewat BNPB. Mereka belum minta, tapi kita sediakan, 'kan mereka punya Rp5 triliun, kalau kurang ya kita tambah," ungkapnya.
Selain BNPB, Purbaya mengatakan Kementerian Kehutanan juga telah meminta anggaran untuk penanggulangan karhutla di Kalimantan. Kementerian Keuangan pun telah mencairkan sebagian anggaran yang diminta tersebut.
Namun, dia tidak merinci besaran tambahan anggaran yang telah dicairkan untuk Kementerian Kehutanan.
Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan lebih besar dibandingkan biaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
"BNPB belum ngasih biaya total, ya kita tidak tahu berapanya, 'kan ini masih terjadi kan, sedang dia ases ulang. Tapi hitungan saya sih, tidak akan sebesar di Aceh, karena di Aceh masif sekali," tandasnya.
BERITA TERKAIT: