Purbaya Bantah Pemerintah akan Kontrol BI

Bendahara negara itu juga membantah isu yang menyebut bank sentral akan dimasukkan ke dalam struktur kabinet dan berada di bawah kementerian.

“Enggak, yang bilang siapa? Nanti kita lihat lah perkembangannya seperti apa,” ujar Purbaya usai konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026 di Kantor LPS, Jakarta, dikutip Selasa 4 Agustus 2026.

Purbaya menilai, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah  tidak akan mengubah sistem yang telah berjalan. Fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja antarotoritas, baik fiskal maupun moneter.

“Ketika keadaan seperti ini, kurang baik mengubah sistem yang ada, yang penting adalah perbaiki kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis,” kata Purbaya.

Sebelumnya, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli menilai adanya sinyal pemerintah ingin memperbesar kontrol terhadap BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI.

Dipo menyoroti keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana, yang juga dihadiri Danantara serta pimpinan DPR.

“Saya rasa sampai hari ini sinyal yang diberikan pemerintah adalah memang pemerintah mau kontrol Bank Indonesia lebih,” kata Dipo dalam diskusi CORE Mid-Year Economic Review 2026 di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Menanggapi keraguan terkait independensi BI pascarapat KSSK di Istana, Purbaya mengaku pernah mempertanyakan keikutsertaan DPR dalam forum tersebut.

Menurutnya, DPR menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif, sebagaimana selama ini juga dilakukan terhadap Presiden maupun para menteri.

Purbaya menilai kehadiran pihak lain dalam rapat KSSK tidak menjadi persoalan selama seluruh proses berlangsung secara terbuka.

“Ini kalau dijalankan secara transparan enggak masalah,” pungkas Purbaya.