Sistem perpajakan saat ini dinilai masih memicu beban ganda (double tax) bagi wajib pajak Muslim. Oleh karena itu, diperlukan transformasi regulasi agar status pembayaran zakat diubah dari sekadar pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) menjadi pemotong langsung kewajiban pajak (tax credit).
Wacana reformasi fiskal ini mengemuka dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta. Skema tax credit diyakini akan menjadi instrumen ekonomi yang rasional demi meningkatkan efisiensi alokasi modal masyarakat.
"Umat Islam saat ini menanggung beban ganda, bayar zakat sekaligus ditagih pajak secara terpisah. Jika zakat dapat langsung memotong pajak, kita tidak hanya menciptakan keadilan fiskal, tetapi juga mengoptimalkan dana publik untuk pemulihan ekonomi," ujar Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis kepada media di sela kongres.
Dari kacamata makroekonomi, kebijakan ini berdampak langsung pada akselerasi pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana BAZNAS dan LAZ ke sektor produktif masyarakat bawah tanpa membebani APBN.
Selain itu, skema ini meningkatkan kepatuhan fiskal (tax compliance) dengan memperluas basis data wajib pajak, sekaligus memperkuat inklusi keuangan berbasis komunitas di daerah yang belum terjangkau instrumen pajak negara secara optimal.
Usulan efisiensi fiskal tersebut menjadi salah satu agenda strategis pada KUII VIII. Selain isu perpajakan, forum berskala nasional yang dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wapres RI ke-10 & 12 Jusuf Kalla, hingga KSP Dudung Abdurrahman ini turut merumuskan pembentukan Danantara Syariah Nusantara sebagai super holding penguat likuiditas dan kedaulatan ekonomi nasional.
Integrasi skema zakat dan pajak secara progresif berpotensi menjadi stimulus baru bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: