Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, menilai penguatan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengandalkan stabilisasi nilai tukar Rupiah atau intervensi jangka pendek di pasar keuangan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari kebijakan moneter, fiskal, pasar keuangan hingga sektor riil.
“Dunia usaha merekomendasikan kepada pemerintah empat hal, yaitu kebijakan moneter, fiskal, pasar keuangan, dan sektoral,” ujar Ajib dalam wawancara di sebuah podcast bersama CNBC Indonesia, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu, 15 Mei 2026.
Pada sektor moneter, Ajib menilai pemerintah dan Bank Indonesia harus segera menentukan prioritas kebijakan secara lebih terukur.
Menurutnya, terdapat dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah.
Jika suku bunga tetap rendah demi mendorong pertumbuhan, tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkat. Namun jika suku bunga dinaikkan untuk menjaga stabilitas kurs, pertumbuhan ekonomi bisa melambat.
“Pemerintah harus mengalkulasi secara cermat,” kata Ajib.
Selain kebijakan moneter, APINDO juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal pemerintah.
Ajib menegaskan belanja negara harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan prinsip spending better atau belanja yang lebih berkualitas agar ruang fiskal tetap sehat di tengah tekanan global.
“Jangan sampai pemerintah terlalu mendorong sektor populis, tapi yang terkorbankan adalah fiskal yang overheating,” ujarnya.
Kalangan dunia usaha menilai kualitas belanja negara menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.
Ajib juga menilai reformasi sektor pasar keuangan perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan regulator.
Menurutnya, pasar keuangan merupakan pintu utama masuknya aliran modal global jangka pendek ke Indonesia.
Karena itu, reformasi di sektor financial market harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya tarik pasar keuangan Indonesia di tengah meningkatnya kompetisi global memperebutkan arus modal internasional.
Sementara pada sektor riil, Ajib menekankan pentingnya strategi low cost economy sebagai fondasi utama memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Menurutnya, efisiensi biaya ekonomi akan membuat Indonesia lebih mampu bertahan menghadapi gejolak geopolitik global yang sulit diprediksi.
“Pemerintah harus konsisten pada low cost economy,” kata Ajib.
Ia menilai penguatan ekonomi domestik harus menjadi fokus utama pemerintah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, mulai dari tensi geopolitik hingga konflik di jalur perdagangan internasional.
Dengan fondasi domestik yang kuat, Indonesia dinilai akan lebih siap menghadapi fluktuasi eksternal tanpa terlalu bergantung pada kondisi global.
Di tengah tekanan global yang terus membayangi ekonomi Indonesia, kalangan dunia usaha meminta pemerintah segera memperkuat fondasi ekonomi domestik agar lebih tahan menghadapi gejolak eksternal. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: