Ekonom Dukung Rencana Presiden Bentuk Satgas Deregulasi Investasi

Prof. Didik menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi Indonesia.

“Masalah institusi yang lemah juga dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terkait birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha,” ujar Prof. Didik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 18 Mei 2026.

Menurutnya, proses perizinan investasi di Indonesia masih terlalu panjang dan berbelit. Untuk mendapatkan izin usaha, investor bahkan harus menunggu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, di sejumlah negara lain, proses serupa bisa diselesaikan hanya dalam waktu sekitar dua minggu.

“Regulasi yang ruwet justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi,” tuturnya.

Karena itu, pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF tersebut mendorong Presiden Prabowo segera merealisasikan pembentukan Satgas Deregulasi Investasi.

Ia juga menyoroti capaian investasi asing Indonesia yang masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, investasi asing di Indonesia berada di angka 1,8 persen, sementara Vietnam mencapai 4,2 persen, Malaysia 3,7 persen, dan Singapura 27,8 persen.

“Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia,” katanya.

Prof. Didik menambahkan, gagasan pembentukan satgas deregulasi merupakan langkah yang logis. 
Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang sukses melakukan industrialisasi juga menerapkan model “war room” reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.