Hal tersebut menjadi alasan PT Federal International Finance (FIFGROUP), perusahaan pembiayaan anak usaha Astra dan bagian dari Astra Financial, turut serta sebagai mitra penyelenggara dalam Seminar Nasional Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK).
Seminar bertajuk “Praktik Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dalam rangka Mewujudkan Kepatuhan pada Kegiatan Penagihan serta Keterkaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan KUHP Baru”, berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Keikutsertaan FIFGROUP sebagai mitra penyelenggara mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung implementasi tata kelola serta ekosistem industri pembiayaan yang sehat, patuh hukum, serta berintegritas tinggi.
Corporate Secretary, Legal & Litigation Division Head FIFGROUP, Theodorus Indra Surya Putra mengatakan, seminar itu menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk menyatukan perspektif dalam satu ruang dialog yang konstruktif.
“Hal ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika regulasi dan meningkatnya ekspektasi publik, keselarasan antara aspek regulasi dan praktik tata kelola perusahaan yang berintegritas,” kata Theodorus
Bagi FIFGROUP, kata dia, keterlibatan aktif dalam forum-forum yang membahas regulasi dan tata kelola industri merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk sebagai perusahaan pembiayaan yang berada di bawah pengawasan OJK.
Hal ini sekaligus untuk memastikan seluruh proses operasional, mulai dari pembiayaan, pengelolaan konsumen, hingga kegiatan penagihan, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
Tidak hanya itu, masih kata Theodorus, FIFGROUP juga secara konsisten berupaya untuk senantiasa menerapkan standar etika yang sesuai dengan regulasi, dalam menjalankan interaksi dengan konsumen dan mitra kerja.
“Kami percaya bahwa perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan adalah perusahaan yang membangun pondasinya di atas integritas dan kepercayaan,” pungkas Theodorus.
Berlakunya KUHP baru per 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. 
BERITA TERKAIT: