Demikian penegasan Guru Besar Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Prof. R. Lina Sinaulan dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) internasional di kampus RMUTK Krungthep, Bangkok, Thailand, Jumat 20 November 2026.
Konferensi internasional ini diikuti tujuh perwakilan perguruan tinggi dari Indonesia. Selain Lina Sinaulan, pembicara lainnya adalah Kirti Dang Longani dari Pune University, India; Prof. St. Laksanto dari Universitas Bhayangkara Jakarta; Asst. Prof. Alan Robert White dan Supophorn Akkapin dari Rajamangala University of Technology Krungthep (IC RMUTK).
Konferensi internasional ini juga ditandai pelaksanaan MoU dan MoA antar perguruan tinggi yang hadir..
Menurut Lina, keberhasilan penerapan KUHP Nasional yang baru tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga kebijaksanaan hakim dalam menggunakan diskresi serta komitmen aparat penegak hukum untuk menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
"Peralihan dari pembalasan menuju pemulihan pada hakikatnya merupakan pergeseran menuju hukum yang lebih manusiawi. Karena itu, kecerdasan artifisial harus memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya," kata Lina.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2 MI) Ubhara Jaya Edi Hasibuan menilai konferensi internasional ADIHGI ini menarik perhatian kalangan akademisi hukum Indonesia. Sebab tema pemanfaatan AI dan pembaruan hukum pidana merupakan isu penting yang tengah berkembang dalam diskursus hukum nasional.
"Kita melihat konferensi internasional ini sangat bermanfaat untuk pengembangan hukum nasional dan kalangan akademisi hukum di Indonesia," kata Edi.
BERITA TERKAIT: