Jika ketegangan ini tidak mereda dan harga energi tetap melambung, sekitar 45 juta jiwa tambahan terancam jatuh ke dalam jurang kerawanan pangan akut. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar urusan perut, melainkan isu strategis yang menentukan stabilitas sosial dan ekonomi sebuah bangsa.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti bahwa faktor eksternal menjadi pemicu utama kerentanan ini. Beliau menjelaskan bahwa kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, serupa dengan guncangan yang terjadi saat konflik Rusia–Ukraina tahun 2022.
Ketergantungan pada impor membuat sebuah negara sangat rapuh terhadap lonjakan harga dan kelangkaan stok akibat terputusnya rantai pasok global.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran di Jakarta, dikutip Senin 23 Maret 2026.
Beliau menambahkan bahwa di tengah tensi geopolitik, terutama antara Iran, Amerika, dan Israel, kemandirian produksi domestik adalah pelindung utama.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Mentan Amran.
Di tengah situasi sulit ini, Indonesia dinilai menunjukkan kemajuan signifikan menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas produksi, tetapi juga mentransformasi sistem pertanian agar lebih modern dan berkelanjutan melalui strategi intensifikasi (benih unggul, mekanisasi, pompanisasi) serta ekstensifikasi (cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa).
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.
Dua pilar utama yang diusung oleh Kementan adalah deregulasi dan transformasi pertanian modern.
Deregulasi akan memangkas birokrasi yang menghambat, termasuk mencabut sekitar 500 regulasi internal dan menyederhanakan distribusi pupuk menjadi jalur langsung dari Kementan ke petani. Sedangkan modernisasi adalah penggunaan alat mesin pertanian yang mampu memangkas biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan efisiensi kerja hingga 90 persen.
Keberhasilan ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menyentuh angka 125, rekor tertinggi dalam sejarah. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500/kg juga memastikan petani tetap untung.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada. Untuk berkelanjutan tetap kita genjot sumber-sumber input produksi,” tegas Amran.
Saat ini, produksi beras nasional tercatat surplus di angka 34,7 juta ton (naik 13 persen), dengan cadangan pemerintah melampaui 4 juta ton. Melalui revitalisasi lahan rawa di Kalimantan dan pembangunan sistem irigasi modern, Indonesia optimis menatap masa depan sebagai lumbung pangan dunia.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” tutupnya.
Dunia kembali dibayangi oleh risiko krisis pangan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari World Food Programme (WFP), eskalasi konflik di Timur Tengah diprediksi akan memicu lonjakan angka kelaparan akut hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2026. 
BERITA TERKAIT: