Konsesi Geothermal ke Perusahaan Terafiliasi Israel Lemahkan Kepercayaan Publik

Situasi ini bukan sekadar persoalan teknis investasi energi, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat, dan posisi ekonomi-politik Indonesia di pentas global.

Ekonom dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Dr. Muhammad Aras Prabowo memandang bahwa keputusan pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan terafiliasi Israel berpeluang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

“Masyarakat kita melihat ini bukan hanya soal energi bersih, tetapi soal konsistensi sikap negara terhadap nilai-nilai yang dipegang bangsa,” tegas Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Lanjut dia, Indonesia secara historis dan konsisten menyatakan dukungan kuat bagi kemerdekaan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. 

Namun strategi pemberian konsesi kepada perusahaan yang memiliki hubungan ekonomi dengan Israel, meski secara tidak langsung menimbulkan persepsi kontradiksi antara nilai politik luar negeri dan kebijakan ekonomi domestik. 

“Masyarakat memiliki hak mempertanyakan nilai apa yang diutamakan negara, prinsip solidaritas politik atau peluang investasi ekonomi. Ketika persepsi masyarakat condong berpihak kepada yang pertama, keputusan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat lokal di Halmahera juga menolak rencana proyek tersebut. Mereka khawatir eksplorasi dan pembangunan fasilitas panas bumi dapat berdampak buruk terhadap sumber air, hutan adat, dan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari ruang hidup mereka. 

“Ketidakpuasan lokal ini dapat bereskalasi menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas jika tidak direspons secara transparan dan partisipatif,” jelas dia.

Dari perspektif ekonomi politik, Aras menggarisbawahi keterkaitan erat antara stabilitas politik dan kepercayaan investor serta publik. 

“Stabilitas politik nasional bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau indeks investasi. Ia juga bergantung pada legitimasi pemerintah dalam mengambil keputusan yang sensitif secara politik,” pungkasnya.