Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyampaikan hal tersebut saat dihubungi
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Menurutnya, kerangka ekonomi fiskal negara pada tahun ini harus direm, mengingat potensi defisit APBN secara tahunan di 2025 melebihi batas wajar yang telah ditentukan, yaitu mencapai 2,78 persen.
"Paling urgent dilakukan adalah menyisir anggaran yang memang tidak diperlukan atau dapat diefisiensikan," ujar Huda.
Dia menyebut MBG sebagai salah satu program yang harus dipangkas dalam penggunaan APBN, mengingat kalkulasinya masih memakan uang negara hingga ratusan triliun rupiah.
"Salah satunya dana terkait dengan MBG (diefisienkan). Defisit yang melebar ini salah satunya disebabkan oleh proyek MBG yang memerlukan anggaran hingga Rp71 T di tahun 2025," urai Huda.
"Tahun depan, diproyeksikan mencapai Rp335 T," sambung dia.
Oleh karena itu, Huda menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengkalkulasi ulang penggunaan APBN untuk membiayai MBG selama setahun ke depan.
Salah satu caranya, dia sebutkan, adalah dengan menyisir ulang pendataan penerima manfaat dari MBG tersebut, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang percuma karena MBG salah sasaran.
"Dana tersebut dapat dihemat jikalau memang tidak universal penerimanya, namun dibuat lebih targeted. Sehingga defisit APBN bisa diminimalkan," pungkas Huda.
BERITA TERKAIT: