Penegasan itu disampaikannya usai mengikuti diskusi Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 3 Februari 2026.
Menurutnya, posisi Indonesia belum berubah, tetap mempertahankan keanggotaan di BoP sembari membuka ruang evaluasi apabila terdapat perkembangan baru.
"Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya," ujarnya.
Surya Paloh menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo kembali menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang konsisten pada prinsip bebas dan aktif.
Sikap itu dinilai tetap menjadi landasan utama dalam merespons dinamika global, termasuk isu Palestina.
"Beliau (Prabowo) menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali," lanjutnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya sebelumnya meminta pemerintah keluar dari BoP setelah mengutuk serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
MUI menilai keberadaan Indonesia di forum tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.
"Presiden Prabowo perlu memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia sebagai anggauta BoP. Sikap yang sama seharusnya juga dilakukan oleh negara-negara muslim lainnya. BoP tidak berguna untuk menciptakan perdamaian dan apalagi memerdekakan Palestina,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selasa, 3 Februari 2026.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada dalam Board of Peace (BoP). 
BERITA TERKAIT: