Begini Kinerja Bank Himbara Usai Pemerintah Suntik Dana Rp200 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan, kekokohan bank-bank pelat merah ini bukanlah kebetulan semata. Ada peran besar dari langkah strategis pemerintah.

Mahendra menunjuk pada kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun oleh Pemerintah di perbankan Himbara sebagai kunci penting. Kebijakan ini, jelasnya, telah memainkan peran vital dalam dua hal yaitu menjaga ketersediaan uang di bank (likuiditas) dan memacu penyaluran pinjaman (kredit) ke masyarakat dan dunia usaha.

"Kami melihat kinerja bank Himbara dalam kondisi baik, yang juga ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga. Hal tersebut memang benar terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah," ungkap Mahendra saat menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin  3 November 2025.

Mahendra mengatakan total kredit yang sudah disalurkan oleh bank Himbara telah mencapai angka fantastis yaitu Rp3.829,3 triliun per September 2025 atau tumbuh 8,62 persen. Angka ini berhasil melampaui rata-rata industri perbankan nasional yang hanya di angka 7,7 persen.

Tak hanya dari sisi penyaluran kredit, dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan Himbara pun ikut melonjak sebesar 12,89 persen (YoY), jauh di atas rata-rata industri. Bahkan dari sisi likuiditas, rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) Himbara naik tipis dari 20,7 persen menjadi 21,2 persen pada periode yang sama.

Langkah strategis penempatan dana ini sendiri pertama kali digulirkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 12 September 2025. 

Dana segar Rp 200 triliun tersebut ditempatkan ke lima bank milik negara dengan rincian yang sudah ditentukan: Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, BTN mengamankan Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan Rp 10 triliun. Saat itu, Purbaya bahkan sudah memberi sinyal bahwa pintu penambahan dana akan selalu terbuka, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi ekonomi ke depan.