Purbaya Janji Tambah Anggaran Daerah Usai Kisruh PBB Melonjak

Kebijakan ini diambil menyusul gejolak di sejumlah daerah yang nekat mengerek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

Purbaya mengungkapkan, langkah tersebut ditempuh karena banyak pemerintah daerah (pemda) keberatan dengan pemangkasan anggaran dari pusat. Ia menegaskan, rencana ini tengah digodok bersama DPR.

"Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah," ujar Purbaya dalam GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 Persen di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Menurutnya, penyesuaian TKD ini penting agar kegaduhan di daerah bisa mereda. 

"Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang," sambungnya.

Meski begitu, Purbaya belum berani memastikan angka pasti kenaikan TKD. 

"Ya akan ditingkatkan. Belum (ada angka pasti). Ini akan diusulkan sama Komisi IX," jelasnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD. Jumlah ini merosot Rp214 triliun dari outlook 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Sementara itu, kenaikan PBB di sejumlah daerah memang sempat memicu gelombang protes warga. Salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana PBB-P2 dinaikkan hingga 250 persen. Aksi demonstrasi pecah dan berujung pada teguran Presiden Prabowo Subianto terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Kendati kebijakan itu akhirnya dibatalkan, massa tetap turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Gejolak serupa juga terjadi di Jombang, Jawa Timur, salah seorang warga mengaku kaget lantaran PBB tanah miliknya pada 2024 melonjak 1.200 persen atau 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.