Rosan Pastikan Pembangunan 17 Kilang Minyak Tak Bebani Negara

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/alifia-dwi-ramandhita-1'>ALIFIA DWI RAMANDHITA</a>
LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA
  • Selasa, 29 Juli 2025, 21:30 WIB
Rosan Pastikan Pembangunan 17 Kilang Minyak Tak Bebani Negara
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Wakil Menteri Todotua Pasaribu/RMOL
rmol news logo Pemerintah berencana membangun 17 kilang minyak di Indonesia senilai 8 miliar Dolar AS (Rp130,37 triliun) bersama perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani membenarkan rencana tersebut yang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan impor minyak mentah (crude oil) AS, sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang 19 persen.

Menurut Rosan, kerja sama tersebut berangkat dari kebutuhan penyesuaian infrastruktur kilang dengan jenis minyak mentah yang diimpor, yang kini lebih banyak berasal dari negeri Paman Sam.

“Karena kalau kita lihat salah satu di dalam kesepakatan itu kan kita akan melakukan impor dari crude oil ke Indonesia, yang tentunya itu perlu ada refinery (kilang),"kata Rosan di Kantor BKPM, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025.

Ia memastikan kerja sama ini tidak akan membebani negara, karena pemerintah akan mengurangi impor minyak mentah dari Timur Tengah dan Nigeria untuk dialihkan ke Washington.

Meski demikian, Rosan mengatakan pihaknya masih akan terus membahas lebih detail terkait investasi pembangunan kilang tersebut.

"Tapi kita pastikan semuanya akan sesuai dengan perjalanan dengan peraturan yang ada di Indonesia," tuturnya. 

Pembangunan 17 kilang ini sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Ia mengatakan, sebanyak 17 kilang itu akan berskala kecil atau small refinery untuk meningkatkan produksi BBM nasional secara merata dan efisien. 

"Kita tidak membangun refinery di Amerika Serikat, tapi membangun refinery di Indonesia. 17 unit refinery di Indonesia sifatnya small refinery, Pak Presiden mengarahkan kebutuhan itu dipecah tidak disatu karena logistiknya akan lebih murah, lebih mudah dan lebih efisien," jelas Airlangga. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA