Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan dampak itu terutama pada variabel pesanan karena revisi Permendag tersebut sudah menentukan data supply-demand produk tekstil, pakaian jadi, dan aksesoris pakaian jadi.
Dalam aturan baru itu kebutuhan dan permintaan sektor tersebut dihitung dan dibatasi melalui larangan dan/atau pembatasan (lartas), sehingga produk impor yang masuk bisa dikendalikan.
"Jadi kalau misalkan data supply demand-nya itu kebutuhannya 100, produksi dalam negeri bisa 70, nah 30 itu yang dilartaskan," terang kJuru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, dikutip Selasa 1 Juli 2025.
"Dan kalau itu dilartaskan artinya impor nanti akan bisa dikendalikan. Karena dikendalikan lewat lartas maka pesanan pada komponen pesanan produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri akan meningkat setelah kebijakan itu diberlakukan," katanya lagi.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, dalam Permendag 8/2024 sebelum direvisi, tekstil dan produk tekstil, tekstil dan produk tekstil multi batik, serta barang tekstil jadi lainnya dikenakan persetujuan impor dan pertimbangan teknis dari kementerian teknis.
BERITA TERKAIT: