Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, transaksi yang terjadi di Indonesia dengan mudah terdata berkat digitalisasi keuangan melalui QRIS.
"Kritik AS atas penerapan QRIS di sisi lain bisa dilihat dari kacamata positif. Indonesia terbukti memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Inilah yang kemudian memperlihatkan potensi pasar sekaligus kekuatan digital Indonesia," kata Wildan kepada
RMOL, Senin, 28 April 2025.
Wildan menilai, kritik yang disampaikan AS bisa dijadikan senjata dalam negosiasi tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia tetap memperbolehkan sistem transaksi keuangan asal AS digunakan di Indonesia dengan syarat tidak mengusik penggunaan QRIS.
Sebagai negara yang berhaluan ekonomi liberal kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, AS seharusnya membuka ruang seluas mungkin bagi seluruh sistem transaksi keuangan digital untuk berkompetisi secara sehat.
Wildan memaparkan, QRIS sudah bisa dipakai di negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Negara-negara ASEAN merespons positif penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi dan pemindahan dana.
"Ekonomi tumbuh lebih cepat berkat kehadiran QRIS. Jangan sampai QRIS dikebiri hanya karena mengikuti permintaan AS yang ingin mendominasi sistem transaksi di muka bumi ini," pungkas Wildan.
BERITA TERKAIT: