Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.194 Triliun per Februari 2025

Meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar 427,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik dan swasta, serta faktor eksternal berupa penguatan Colar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah.

“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Kamis 17 April 2025.

Secara lebih rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS atau sedikit menurun dibanding Januari 2025 yang berada di angka 204,8 miliar dolar AS. 

Jika dibandingkan secara tahunan, utang pemerintah tumbuh 5,1 persen, sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,3 persen yoy.

BI mencatat penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran aliran dana investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen investasi lain, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Denny merinci, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“ULN dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,6 persen, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial 17,8 persen, jasa pendidikan 16,6 persen, konstruksi 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 8,2 persen,” tutur Denny.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa posisi ULN pemerintah masih dalam kondisi terkendali.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.