Hadapi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Perlu Pendekatan Progresif untuk Tingkatkan Posisi Tawar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Kamis, 10 April 2025, 10:56 WIB
Hadapi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Perlu Pendekatan Progresif untuk Tingkatkan Posisi Tawar
Ilustrasi/Tangkapan layar RMOL
RMOL.  Jalur diplomasi tetap menjadi prioritas Indonesia untuk meredakan ketegangan tarif dengan Amerika Serikat (AS). 

Dalam Forum Silaturahmi Bersama Presiden pada 8 April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan fokus pada langkah-langkah defensif seperti percepatan reformasi fiskal, deregulasi perpajakan, serta optimalisasi peluang dari trade diversion, guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, dalam gelombang kebijakan tarif proteksionis dari AS.

Namun, meski menggunakan jalur diplomasi, pendekatan yang berhati-hati ini dinilai belum sepenuhnya memadai dalam membangun posisi tawar yang kuat bagi Indonesia di kancah perdagangan global.

Indonesia memerlukan strategi yang lebih proaktif, menurut Kusfiardi, analis ekonomi politik dari FINE Institute. 

“Mengandalkan diplomasi semata tanpa langkah konkret di lapangan, bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan,” tegasnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis 10 April 2025. 

Pandangan serupa disampaikan oleh Suryani Motik, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, yang menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak bersikap pasif. Dalam artikelnya bertajuk "Dirtylateral: Fair Trade ala Trump?", Suryani mengingatkan bahwa pemerintah perlu berani menerapkan hambatan nontarif yang efektif guna melindungi kepentingan nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan teori realisme dalam ekonomi politik internasional yang memandang negara sebagai aktor rasional yang harus mengutamakan kepentingan strategis dalam menghadapi dinamika global yang kompetitif. Melalui penerapan instrumen kebijakan yang lebih tegas, Indonesia tidak hanya mampu memitigasi dampak kebijakan tarif AS, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonominya.

“Dalam konteks ini, Indonesia harus menyeimbangkan diplomasi dengan langkah-langkah protektif yang sah, sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” tambah Kusfiardi. 

Ia juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap sektor-sektor yang paling terdampak dan merumuskan kebijakan countermeasure yang terukur.

Dengan langkah strategis yang lebih progresif, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan global dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA