Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat ditanya soal rencana kubu Hasto yang akan mempertimbangkan kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Sebelumnya, PN Jakarta selatan telah menolak permohonan gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto karena dianggap tidak jelas.
"Ya kita hadapi, biasa dalam beberapa perkara juga ada yang beberapa kali mengajukan praper," kata Fitroh kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025.
Pada Kamis, 13 Februari 2025, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Djuyamto telah membacakan putusan atas permohonan praperadilan yang diajukan Hasto melawan KPK. Dalam putusannya, Hakim Djuyamto menerima eksepsi yang diajukan pihak KPK.
"Menyatakan permohonan oleh pemohon, kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan, Kamis sore, 13 Februari 2025.
Permohonan tidak dapat diterima itu dikarenakan 2 perkara pidana dijadikan 1 permohonan praperadilan. Seharusnya, masing-masing perkara diajukan terpisah dalam permohonan praperadilan.
"Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam 2 permohonan praperadilan, bukan dalam 1 permohonan. Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan sah atau tidaknya 2 surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam 1 permohonan harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan praperadilan. Maka terhadap eksepsi termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan," pungkas Hakim Djuyamto.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap jika Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto (HK) kembali mengajukan permohonan praperadilan. 
BERITA TERKAIT: