Meskipun menyambut baik kemenangan Trump, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa harus antisipasi kebijakan tarif impor tinggi yang akan dikenakan oleh Trump yang bakal turut menyasar wilayah ASEAN.
"Tidak hanya China, negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan lainnya mungkin juga akan dijadikan fokus terhadap pengenaan tarif impor ini," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Jumat 15 November 2024.
Kekhawatiran mengenai tingginya tarif impor mempertimbangkan kebijakan Trump pada periode pertama jabatannya sebagai Presiden AS.
Trump dikenal dengan kebijakan proteksionisme yang melindungi industri domestik AS dari persaingan luar negeri. Akibatnya, impor dari negara-negara yang memiliki surplus dagang dikenakan tarif tinggi.
Selama kampanye pemilihan umum AS, sebagian besar warga Asia Tenggara memperhatikan dengan saksama janji kampanye Donald Trump untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10 persen sampai 20 persen pada impor dari semua negara.
Ini adalah rencana yang mengkhawatirkan bagi kawasan yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.
"Sama seperti waktu Presiden Trump bagian pertama dulu, kebijakan mungkin akan berdampak pada seluruh mitra dagang yang memiliki surplus," ujar Sri Mulyani.
Seluruh negara Asia Tenggara, kecuali Laos, menganggap AS sebagai salah satu dari tiga pasar ekspor teratas mereka.
Oxford Economics, sebuah firma penasihat, baru-baru ini memperkirakan bahwa tarif yang diusulkan Trump dapat menyebabkan penurunan ekspor sebesar 3 persen dari negara Asia selain China.
Kebijakan fiskal Trump diperkirakan akan cukup ekspansif. Imbal hasil (yield) US Treasury 10 tahun mengalami kenaikan, mencerminkan ekspektasi bahwa APBN Amerika Serikat mungkin akan tetap ekspansif.
Dolar AS juga menguat yang didorong oleh berbagai kebijakan baru Trump, terutama terkait penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja untuk sektor-sektor strategis, serta kebijakan tarif impor.
Dari segi kebijakan perubahan iklim, Trump diperkirakan tidak akan seagresif Joe Biden dan Partai Demokrat. Hal ini akan berdampak pada komitmen global terhadap perubahan iklim, seperti peningkatan produksi bahan bakar fosil, harga minyak, serta perkembangan kendaraan listrik dan seluruh rantai pasoknya.
BERITA TERKAIT: