Hal itu ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Diskusi 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta.
Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Maruarar menegaskan bahwa anggaran Rp5,07 triliun itu sudah termasuk alokasi sekitar Rp1,2 triliun untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk pembangunan IKN sendiri biayanya dialokasikan sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan.
"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar, dikutip Selasa 29 Oktober 2024.
Maruar mengusulkan empat direktur jendral (dirjen) dalam membantu menjalankan program ini. Di antaranya adalah dirjen yang mengurus perumahan perdesaan, dirjen perumahan perkotaan, dirjen terkait kawasan pemukiman, dan dirjen lainnya.
"Tadi sudah saya revisi, ada empat dirjen yang membantu saya, saya tidak mau ribet, Pak Presiden Prabowo tugaskan saya, kurang lebih jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen mengurus (perumahan) desa, ada dirjen mengurus (perumahan) kota. Di bawahnya itu segala sesuatu, perencanaannya, apanya, semua ada di bawah. Jadi dia satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi lintas-lintas ke sana-ke situ," tegasnya.
Rencana anggaran perumahan pada 2025 akan mencapai Rp5,07 triliun. 
_2024:Ist.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: