Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo merespons dugaan pemangkasan kuota impor daging oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Kalau urusannya daging lembu, ya di bawah Kementan. Saya kira, Bapanas belum benar-benar berada di jalur yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2).
Politisi Golkar ini menegaskan, pangan merupakan persoalan yang diatur dalam konstitusi, dan menjadi hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, maka pemerintah diminta serius dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
"Soal pangan itu merupakan hak asasi manusia. Jadi negara tidak boleh bermain-main dalam masalah stok pangan ini," tegas Firman.
Berkaitan dugaan pemangkasan kuota impor daging, Firman mengaku sudah mendengar soal pemangkasan jatah impor dari 400 ribu ton menjadi 145 ribu ton.
Dalam
case ini, Bapanas (seharusnya) sampaikan dulu apa alasan pemotongan kuota impor daging. Sebentar lagi puasa dan lebaran, kebutuhan daging pasti melonjak," urai dia.
Merujuk surat Kemenko Perekonomian TAN/13/M.EKON/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Bapanas bertugas sebagai verifikator volume rencana kebutuhan daging lembu untuk pelaku usaha.
Namun belakangan, Bapanas hanya melakukan kuota impor daging lembu 145 ribu ton. Angka impor ini lebih rendah ketimbang impor tahun 2023 sebanyak 165 ribu ton.
"Yang dikeluhkan pelaku usaha adalah kenapa volumenya lebih rendah ketimbang tahun lalu. Kenapa turun, tanyakan ke Bapanas apa pertimbangannya," tambah pengamat pangan, Khudori.
Perizinan kuota impor daging oleh Kementerian Perdagangan disarankan tetap mengacu pada kementerian teknis sesuai bidang, dalam hal ini Kementerian Pertanian. 
BERITA TERKAIT: