Menyadari hal itu, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional sepakat menjalin kerja sama dengan Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Badan Pangan Nasional memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan harga, perlu evaluasi rutin untuk sinkronisasi dengan kondisi aktual di lapangan," kata Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas saat menandatangani perjanjian kerja sama di Bogor, Jumat (27/10).
"Kami perlu analisis data komprehensif sehingga kerja sama dengan BRIN menjadi satu hal yang penting," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar dalam pengelolaan pangan, betul-betul dihitung secara rinci.
"Yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya, itu betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru," kata Jokowi.
Perjanjian kerja sama terbaru antara Bapanas dan BRIN meliputi kegiatan pertukaran data dan informasi, kajian, monitoring dan evaluasi lapangan, seminar dan workshop, serta publikasi terkait kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Pelaksanaan kegiatan Monev lapangan dilakukan untuk mendapatkan data aktual dari petani, usaha penggilingan padi, dan Perum Bulog di wilayah sentra produksi. Hasil kajian akan menjadi salah satu acuan dalam penyesuaian kebijakan harga yang ditetapkan oleh NFA, terutama terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas gabah dan beras.
Hadir dalam penandatanganan Jumat, Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Umi Karomah Yaumidin.
Kajian dan riset berbasis data lapangan sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan demi menjaga stabilisasi dan harga pangan. 
BERITA TERKAIT: