Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Stabilkan Harga dan Pasokan, Bapanas Desak Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Kamis, 28 September 2023, 08:31 WIB
Stabilkan Harga dan Pasokan, Bapanas Desak Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah
Ilustrasi/Foto; Antara
rmol news logo Dalam upayanya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan yang murah di tengah dinamika harga pangan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah," kata Arief dalam keterangannya yang dikutip dari situs Bapanas, Kamis (28/9).

"Oleh karena itu saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” lanjutnya.

Arief mengatakan, GPM bisa menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

Untuk itu, ia meminta kepada para pemimpin daerah agar sesering mungkin melakukan operasi pasar.

“Kami mendorong seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait.“ kata Arief.

Menurut laporan, hingga saat ini, baru ada 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut. Sementara 16 lainnya belum melakukan, termasuk Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kepala Bapanas mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga harus didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah.

Hal ini, katanya, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi ini," kata Arief. rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA