Hari Rabu kemarin (40/6) Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengambil kebijakan PPKM Darurat. Ketika membuka Munas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Presiden Jokowi mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengeksekusi kebijakan itu. Detailnya akan diumumkan pemerintah hari ini (Kamis, 1/7).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Seluruh Indonesia (Aprindo) Roy N, Mandey berharap PPKM Darurat tidak 100 persen menutup pusat-pusat perbelanjaan. Dalam talkshow Kamis pagi (1/7) di
TV One, Roy mengatakan, tanpa peraturan yang sangat ketat pusat perbelanjaan sudah relatif sepi dan penjualan mengalami penurunan.
Roy juga mengingatkan, bahwa yang sedang dihadapi Indonesia adalah ancaman Covid-19. Sedianya, yang diperangi adalah virus mematikan itu, bukan sektor ritel.
Menurutnya, daripada menutup pusat perbelanjaan, pemerintah seharusnya memperbesar skala program vaksinasi sehingga mempercepat terwujudnya herd immunity.
Roy mengatakan, pusat perbelanjaan tidak anti dengan protok kesehatan. Bahkan anggota Aprindo diimbau untuk memperhatikan hal itu dengan sangat serius. Dia juga mempersilakan kalau perlu Satgas Covid-19 untuk melakukan patroli dan razia setiap lima menit mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan.
Pernyataan Roy Mandey ini disampaikan merespon apa yang disampaikan Penasihat Ahli Menko Maritim dan Investasi, Monica Nirmala, yang berbicara sebelumnya.
Menurut Monica, ada kecenderungan pemerintah akan 100 persen menutup pusat perbelanjaan pada saat PPKM Darurat diperlakukan dari tanggal 3 sampai 20 Juli mendatang.
Dia mengingatkan, varian Delta Covid-19 memiliki kemampuan menular yang lebih tinggi, dan kemampuan rumah sakit menampung pasien juga sudah sangat berkurang.
Dia membandingkan situasi yang terjadi pasca libur Natal dan Tahun Baru yang lalu dengan keadaan beberapa minggu terakhir ini.
“Saat ini keadannya lebih parah,†ujar Monica.
“Kita tidak punya pilihan lain untuk melindungi keselamatan rakyat selain melakukan intervensi yang lebih kuat dan lebih terukur seperti yang kita lakukan sekarang,†sambungnya.
Mengenai skala program vaksinasi yang harus diperbesar, Monica mengatakan, bahwa ketersediaan vaksin Covid-19 masih belum memadai. Seluruh negara di dunia sangat membutuhkan vaksin yang cukup untuk warganegara masing-masing. Kedatangan vaksin ke Indonesia pun tidak sekaligus.
Monica juga mengatakan, target dari PPKM Darurat ini adalah penurunan jumlah kasus baru di bawah 10 ribu. Bila target tercapai, maka PPKM Darurat akan dievaluasi lagi.
Kasus penyebaran Covid-19 di tanah air yang semakin memprihatinkan memaksa pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas untuk menekan angka penyebaran. 
BERITA TERKAIT: