Tak Andalkan APBN, Kemenhub Dapat Pinjaman Rp 693,83 Miliar Untuk Lanjutkan Proyek Kereta Api Makassar-Parepare

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berhasil mencari pendanaan alternatif dengan melakukan kerjasama dengan PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Hasilnya, pemerintah mendapat pinjaman sebesar Rp 693,83 triliun dari dua perusahaan tersebut untuk melanjutkan proyek Kereta Api Makassar-Parepare yang progres konstruksinya baru mencapai 10 persen, sejak dimulai pada 2020 lalu.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN yang terbatas, untuk itu saya menyambut gembira dukungan dan kerja sama antar kementerian/lembaga, sehingga proyek ini bisa terlaksana. Ini adalah contoh yang baik," ujar Budi dalam acara penandatangan nota perjanjian di Jakarta, Kamis (3/6).

Nantinya, dana tersebut bakal digunakan untuk dua tahap pembangunan. Yaitu, pada tahap A akan dipakai uang pinjaman tersebut untuk konstruksi, pengujian dan uji coba, serta penyelesaian Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong sebagai salah satu bagian dari Prasarana Perkeretapaian Segmen B dan Prasarana Perkeretaapian Segmen F dari jalur kereta api Makassar-Parepare.

Sedangkan pada tahap B, sumber pembiayaan itu untuk membayar bunga selama masa konstruksi, dengan menggunakan skema konvensional maupun syariah.