Inalum adalah pemilik 51,2 persen saham Freeport Indonesia. Pembayaran saham senilai 3,85 miliar dolar AS itu dilakukan pada tanggal 21 Desember yang lalu. Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri peristiwa yang menurutnya bersejarah itu di Istana Negara.
Pengumuman dihadiri sejumlah menteri terkait juga CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi G. Sadikin.
Dengan saham sebesar itu, Indonesia melalui perusahaan plat merah Inalum dibayangkan akan menjadi pihak mengendali. Namun faktanya, Inalum justru harus puasa deviden selama dua tahun.
Dalam pernyataannya kemarin (Rabu, 9/1), Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin itu mengatakan, pihaknya baru menerima deviden pada 2021 setelah tambang di bawah permukaan tanah (underground pit) beroperasi.
Deviden baru diterima Inalum dalam jumlah yang signifikan pada 2023.
Pernyataan Budi Sadikin ini membingungkan publik.
Bukan hanya karena Inalum merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan patungan dengan Freeport-McMoRan (FCX) itu, tetapi juga karena pihak Freeport-McMoRan sendiri di hari yang sama dengan pembayaran harga saham tersebut mengatakan bahwa perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, AS, sampai tahun 2022 akan mendapatkan keuntungan hingga 81,28 persen dari Freeport Indonesia.
Bagaimana mungkin Freeport-McMoRan yang bukan pemegang saham mayoritas bisa untung, tetapi Inalum yang punya saham mayoritas malah buntung?
"As a result, FCX’s economic interest in PT-FI is expected to approximate 81.28 percent through 2022. FCX will continue to manage the operations of PT-FI," tulis Freeport-McMoRan dalam keterangan resmi seperti dikutip dari
Bussines Wire.
[guh]
BERITA TERKAIT: