Jangan Hanya Gertak

Presiden Minta Rest Area Diisi UMKM

Senin, 23 Juli 2018, 08:40 WIB
Jangan Hanya Gertak
Foto/Net
rmol news logo Asosiasi Usaha Mikro Ke­cil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengaku mampu bersaing dengan produk asing di tempat peristirahatan jalan tol (rest area). Hanya saja se­lama ini kesempatan itu tidak pernah didapat.

Ketua Umum Akumindo, M Ikhsan Ingratubun mem­inta, Presiden Jokowi segera terbitkan instruksi presiden (Inpres) atau kepala daerah set­empat membuat kebijakan agar menyisihkan area untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Me­nengah (UMKM). "Presiden harus konkret. Langsung saja Inpres jangan lagi digertak-gertak. Agar bukan lagi meru­pakan anjuran atau lips service saja," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ikhsan mengatakan, harga yang ditawarkan pengelola rest area belum bisa dijangkau pelaku UMKM. Sebagai con­toh rest area di Majalengka. Tarif ruko ukuran 3×4 meter persegi (m2) dibanderol Rp 2,5 juta per bulan. Belum lagi tambahan Rp 50 ribu untuk biaya kebersihan dan keamanan.

Sedangkan perusahaan be­sar memilki cukup modal un­tuk menyewa lahan yang luas dengan jangka waku 10 hingga 20 tahun. Di sisi lain, pelaku UMKM hanya mampu me­nyewa satu sampai dua tahun. "UMKM saat ini tidak punya kesulitan. Namun memang UMKM yang punya jaringan yang baik, serta mampu bayar sewalah yang bisa masuk rest area," tutur Ikhsan.

Pelaku UMKM sebenarnya mampu bersaing dengan perusahaan besar asalkan diberi kesempatan menjaja­kan produknya di rest area. Namun, dia menyadari, untuk menuju ke arah tersebut perlu peningkatan kualitas produk.

"Maka dari itu berilah kami kesempatan untuk meraih pasar. Karena kalau sudah diberi kesempatan, tentu den­gan sendirinya akan men­ingkatkan kualitas sebagai UMKM yang handal,"  pin­tanya.

Sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar rest area diisi produk lokal, Bank Indonesia meminta pengusaha kecil lebih cerman, dan serius memaksimalkan produknya. "Kita harus kasih kesempa­tan. Makanya UMKM itu harus dibagusin kemasannya, ada memenuhi persyaratan izin-izin kesehatan supaya masyarakat nggak ragu lagi memproduksi dan mengon­sumsi," ujar Kepala Departe­men Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari.

Bank sentral mengaku ter­us mendorong UMKM agar mampu berdaya saing global. Dengan begitu, seharusnya bu­kan perkara sulit bagi pelaku UMKM untuk merealisasikan permintaan Presiden berjualan di setiap rest area.

Yunita menegaskan keber­pihakannya terhadap UMKM. Selama produk yang dihasil­kan memenuhi syarat dan berkualitas, BI akan mensup­port. "Secara bertahap ya. Karena perizinan kan butuh biaya dan effort. Makanya kita bantu pasti bisa itu kapan saja bisa sepanjang sudah memenuhi persyaratan label kemasan, izin, dan lain-lain," ungkapnya. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA