Harga Bawang Lokal Anjlok

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Ju­wari mengatakan, menjadi orang yang pertama kali mengadu­kan terkait peredaran bawang bombay menyerupai bawang merah di sentra produksi bawang merah. Temuan tersebut be­rasal dari keluhan dan temuan para petani bawang yang men­jumpai bawang ilegal tersebut di pasaran.

"Setelah kami pantau, ternyata benar. Kami juga telah mengantongi barang bukti bawang impor yang diduga ilegal ini," katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Juwari melihat bawang impor ilegal yang ditemukan banyak beredar di semua wilayah Brebes. Bahkan, saat ini juga su­dah beredar masif di pasar besar seluruh Indonesia. Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Aceh, Padang dan Medan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ABMI, peredaran ini tidak main-main. Bawang itu sudah tersebar merata di semua wilayah Indonesia. Harga jual bawang tersebut Rp 15 ribu per kilogram (kg).

"Sudah masuk ke pasar-pasar, bahkan ke pasar tradisional secara masif. Ini jadi ancaman bagi para petani bawang lokal," katanya.

Menurutnya, keberadaan bawang impor tersebut menjatuh­kan harga bawang lokal yang sebelumnya Rp 23 ribu per kg turun menjadi Rp 20 ribu per kg.

"Kami delapan bulan terpu­ruk, karena harga turun drastis di angka Rp 8.000 per kg, ditambah bencana banjir awal tahun yang merendam ribuan hektar sawah. Setelah harga naik dan petani senang, tiba-tiba bawang impor dari India menyerbu dengan harga murah," ungkapnya.

Juwari menuturkan, masuknya bawang bombay impor ini dini­lai telah melanggar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/ kota/SR.130/D/12/2017 tentang karakteristik bawang bombay yang dapat diimpor yakni ber­diameter minimal 5 cm. Namun pada kenyataannya, yang masuk ke Indonesia banyak yang berukuran kurang dari 5 cm.

Dengan adanya keputusan Menteri Pertanian tersebut, pemerintah seharusnya tidak meloloskan masuknya bawang tersebut. "Bawang bombay ini berukuran kecil hampir sama dengan bawang lokal, ini yang membuat mereka para importir bisa meraup untung banyak. Biasanya dioplos dengan bawang lokal, sehingga harga bawang lokal turun," tuturnya.

Selain itu, impor bawang tersebut juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Per­lindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga melanggar UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Sementara itu, Ketua Ika­tan Pedagang Pasar Indone­sia (Ikappi) Abdullah Mansuri meminta pemerintah berperan aktif menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan, termasuk bawang merah agar tidak ter­jadi kecurangan ditingkat peda­gang. Beredarnya bawang bom­bay mini yang dioplos dengan bawang lokal karena tingginya disparitas harga kedua jenis bawang tersebut.

"Meski produksi bawang merah kita surplus, tapi saat ini harganya tinggi. Sampai Rp 40 ribu. Sementara bawang bom­bay, hanya Rp 20 ribu. Akhirnya mereka oplos dan dijual sebagai bawang merah," kata Mansuri kepada Rakyat Merdeka.

Dikatakannya, pengoplosan bawang merah dan bawang bom­bay bisa saja terjadi pada ko­moditas pangan lainnya jika pe­merintah tidak segera mengam­bil tindakan dan melakukan stabilisasi harga untuk semua produk pangan. "Sebenarnya ini bukan kasus baru. Seperti ini banyak terjadi di komoditas lain, seperti beras misalnya," ujarnya.

Meski begitu belum ada ke­luhan dari pedagang terkait penjualan bawang palsu ini, namun kepercayaan publik atas pedagang yang bisa saja semakin berkurang. Biasanya, kata dia, yang menjual bawang oplosan merupakan pedagang musi­man, yang tidak memiliki kios. "Biasanya mereka tidak punya pelanggan. Kalau pelanggan banyak, nggak mungkin mereka jual bawang oplosan," tegas Mansuri.

Bagi masyarakat yang biasa membeli sayuran, kata Man­suri, bawang bombay mini ini pun sulit untuk dijual sebagai bawang merah karena ukuran dan warnanya yang langsung terlihat jelas.

"Konsumen yang biasa beli bawang pasti tahu. Bawang merah terlihat lebih kecil, padat dan lebih merah dibandingkan bawang bombay mini," tutup Mansuri. ***