Dikepung Agen IMF, Jokowi Mesti Cari Second Opinion

Demikian disampaikan analis kebijakan publik dari Universitas Prof. DR. Moestopo di Jakarta, Lukman Hakim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (26/2).
 
"Memang di kabinet Jokowi ini ada agen-agen IMF sebagai pintu untuk program-programnya. Padahal di sisi lain, IMF belum terbukti banyak menolong negara-negara berkembang dan negara miskin. Banyak juga negara yang bangkrut atas konsultasi dengan IMF," terang Lukman.

Ia memahami Jokowi sedang dalam posisi dilematis. Situasi APBN tidak terlalu baik karena penerimaan pajak yang sangat rendah. Potensi pemasukan negara dari sumber daya alam pun tidak terlalu signifikan karena kekayaan alam terlalu banyak dikuasai asing. Di sisi lain, pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur yang menghidupkan perekonomian daerah.

"Ini dilematis. Ketika tidak mendapat utang, jalan keluarnya apa, presiden bingung. Akhirnya, disodorkan agen-agen IMF untuk konsultasi. Ini dilema buat presiden," kata dia.

Menilai situasi itu, Lukman menyarankan Jokowi mencari second opinion atas semua persoalan ekonomi yang harus segera diatasi. Jokowi tidak boleh terkurung dan hanya mendengarkan para pembantunya yang terlalu bergantung pada bantuan IMF.

Lukman mengakui, utang yang ditumpuk pemerintahan Jokowi adalah untuk pembangunan infrastruktur. Dari segi peruntukan, ini lebih baik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Utang jadi jalan cepat menuju pembangunan infrastruktur, tapi di sinilah pemerintah harus mencari alternatif. Cari exit way yang tidak semudah mengutang, harus ada second opinion dari ekonom yang lebih tajam dan teliti sehingga Jokowi tidak terjebak dalam dilema," sarannya.
 
Dia juga mengingatkan kepada para pembantu presiden di kabinet, terutama tim ekonominya, bahwa mereka harus bisa membantu Jokowi mewujudkan Nawacita secara konkret. [ald]