"Jumlahnya saya tidak bisa bilang. Intinya, kami akan buat kriterianya dulu, seperti apa proyek yang harus didrop," ungkap Darmin di Jakarta, kemarin.
Darmin menyebutkan ada 245 proyek yang masuk dalam PSN. Proyek yang akan dicoret kemungkinan yang diperkiraÂkan pembangunan fisiknya nggak bisa dimulai sampai 2019. Dan, proyek itu murni sepenuhnya ingin digarap pemerintah.
"Kalau proyek yang digarap kerja sama dengan swasta, sudah tanda tangan kontrak, nggak akan didrop, itu tetap jalan," tuturnya.
Darmin menegaskan, di dalam melakukan evaluasi pihaknya akan melakukan secara hati-hati. Evaluasi PSN merupakan perintah Presiden Jokowi. Dua hari lalu, PresiÂden meminta proyek strategis yang sedang berjalan dikebut. Dan, untuk proyek yang tidak jalan dievaluasi.
Sekadar informasi, jumlah dan jenis PSN diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dimana peÂmerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan dua program PSN. Jumlah proyek tersebut bertambah dibandingkan posisi sebeÂlumnya, yaitu 225 proyek sesuai Perpres 3 Tahun 2016. Rencananya, 245 proyek ini membutuhkan dana investasi sebesar Rp 4.197 triliun yang sebagian besar disediakan oleh swasta yaitu Rp 2.413 triliun.
Pada akhir 2017, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo melaporkan dari 245 proyek infrastrukÂtur, yang baru selesai baru 4 proyek. 147 sedang dalam tahap konstruksi, 9 proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek sedang dalam tahap penyiapan.
Untuk program ketenagalÂistirkan 35 ribu megawatt (MW), tercatat 3 persen (948 MW) yang telah beroperasi, 42 persen (15.126 MW) telah memasuki tahap konstruksi, 38 persen (13.673 MW) telah meÂnandatangani Power Purchase Agreement, 11 persen (3.763 MW) dalam proses pengadaan, dan 6 persen (2.328 MW) masih dalam tahap perencaÂnaan. ***
BERITA TERKAIT: