Biaya Transaksi EDC Antar-Bank Cuma 1%

 Gubernur BI Agus Mar­towardojo menuturkan, GPN hadir guna menyatukan ber­bagai sistem pembayaran milik berbagai bank berbeda. Hal ini pun tercapai setelah mengalami proses kajian selama 20 tahun.

"GPN akhirnya hadir sebagai wujud interkoneksi atau saling terhubung antar switching (pe­mindahan dana investasi unit-link dari satu jenis dana ke dana lainnya) dan interoperabilitas, dengan menghadirkan biaya yang lebih murah," imbuh Agus di acara peluncuran GPN yang dihadiri berbagai institusi dan lembaga keuangan di Gedung BI, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir juga, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkeu Sri Mulyani, Ketua Aso­siasi Sistem Pembayaran Indone­sia (ASPI) Anggoro Eko Cahyo, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, dan Deputi Kemen­terian BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo.

Sementara itu, interopera­bilitas adalah kondisi di mana instrumen dapat diterima dan diproses pada berbagai kanal pembayaran seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Elec­tronic Data Capture (EDC) dan payment gateway.

Agus mengatakan, GPN memungkinkan transaksi elek­tronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas dan efisien.

Menurut Agus, ada ada tiga sasaran utama GPN, di antaranya menciptakan ekosistem pemba­yaran yang saling interkoneksi, in­teroperabilitas dan mampu melak­sanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan stelmen secara domestik.

Selama ini, kata bekas Menteri Keuangan ini, terjadi fragmentasi dalam sistem pembayaran. Hal ini dikarenakan keinginan setiap bank mengembangkan sistem pembayaran yang ekslusif yakni hanya bisa diproses mengguna­kan mesin EDC maupun mesin ATM miliknya sendiri. Sekalipun menggunakan mesin milik bank berbeda maka biasanya masih dikenakan sejumlah biaya.

"Melalui GPN masyarakat dap­at bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel) dengan biaya 1 persen dari transaksi," tuturnya.

Selain itu, GPN diharapkan mendorong terjadinya sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC da­pat meningkat, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Di pelosok itu masih sangat perlu infrastruktur untuk tran­saksi. Dengan GPN diharapkan daerah-daerah terkecil yang perlu akses bisa mendapatkan kemudahan," terangnya.

Selain itu, agar meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah. Pasalnya saat ini perbankan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran milik asing seperti Visa, Master ­Card, JCB, hingga Union Pay.

"Karena seluruhnya pemrosesan di dalam negeri, maka biaya-biaya yang sebelumnya dibebankan, bisa dihemat karena Indonesia memiliki GPN sendiri. Nantinya Payment Gateway asing yang su­dah ada akan berjalan beriringan dengan GPN," papar Agus.

GPN juga, lanjut Agus, dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program pemerintah ter­masuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik.

Di kesempatan berbeda, Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko menjelaskan, melalui GPN, bisa menekan bi­aya administrasi bulanan di bank, biaya transfer hingga biaya cek saldo. Ini karena seluruh sistem pembayaran sudah terkoneksi dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara bisa lebih mudah.

"Pasti biaya transfer antar bank akan lebih murah, biaya cek saldo hingga biaya bulanan itu bisa lebih rendah," ujarnya.

Tak hanya itu, dalam menjalank­an GPN, BIjuga meluncurkan logo burung Garuda GPN yang tertera di kartu.Untuk mendapat­kan kartu berlogo GPN, pihak BImenjelaskan tidak ada pemaksaan. Selain itu, masyarakat juga tak perlu membuat rekening baru un­tuk mendapatkan kartu tersebut.

"Tergantung nasabah. Misalnya ingin GPN, ya kartunya diganti, tapi yang penting ada permint­aan dari nasabah. Nasabah yang memiliki satu rekening tetap hanya boleh memiliki satu kartu. Jika nasabah ingin menggunakan kartu berlogo GPN maka harus menyerahkan kartu lamanya ke pihak perbankan," tuturnya.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihak perbankan menyambut di­luncurkannya GPN. Namun di­akui pria yang akrab disapa Tiko ini, akan ada dampak penurunan pendapatan dari perbankan dari penyesuaian GPN ini.

"Bank sebagai pihak acquirer dari segi infrastrukturnya dalam menyediakan EDC memang masih dihitung. Apalagi nanti ada lembaga-lembaga standar, switching dan service butuh revenue untuk bisa survive dari sisi teknologi," kata Tiko.

Tiko mengatakan, dengan adanya perubahan ini, MDR yang ada, memadai untuk me­motivasi berbagai pihak untuk investasi infrastruktur. "Tujuan­nya agar tidak ada lagi tambahan biaya-biaya, terutama selama ini dengan prindipal luar negeri. Meski fee turun tapi tetap bisa survive," imbuhnya. ***