KAI Belum Serahkan Hak Pengelolaan Lahan Kampung Bandan Ke Pemprov DKI

Pengelolaan lahan Kampung Bandan oleh Pemprov DKI juga guna mencegah warga memanfaatkan dan mendirikan bangunan liar lahan tersebut.

VP Corporate Communication KAI, Agus Komarudin mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT KAI akan mendukung pembangunan proyek MRT di DKI.

"Intinya kami mendukung pembangunan Stasiun MRT di Kampung Bandan. Namun, se­cara prinsip, KAI sebagai badan usaha tidak mungkin melepas asetnya," kata Agus kepada Rakyat Merdeka.

Agus menjelaskan, untuk pembangunan Stasiun MRT Kampung Bandan, sebenarnya bisa dikerjasamakan antara PT KAI dan Pemprov DKI serta PT MRT secara Business to Busi­ness (B2B).

Meski begitu, KAI tetap menghargai apabila ada usulan dari Pemprov DKI terkait pe­nyerahan HPL lahan Kampung Bandan untuk Stasiun MRT.

"Kita hargai usulan Pemprov. Tapi bagi KAI, itu bukan solusi yang tepat," tegas Agus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengata­kan, penyerahan HPL lahan Kam­pung Bandan oleh PT KAI kepada Pemprov DKI akan mempercepat pembangunan MRT fase II.

"Kampung Bandan itu milik PT KAI. Nanti akan diserahkan pada kita dan diproses. Kalau perlu HPL-nya digunakan DKI untuk MRT," kata Djarot.

Selain itu, penyerahan HPL Kampung Bandan diyakini Djarot akan memudahkan penertiban warga di sekitar lokasi. Pemprov DKI juga akan segera merelokasi warga yang masih tinggal di la­han milik PT KAI itu.

"Lahan Kampung Bandan su­dah banyak ditempati warga, ter­masuk kemarin yang kebakaran. Makanya PT KAI saya minta untuk mengamankan asetnya, nanti Wali Kota akan mendata yang tinggal di situ," tuturnya.

Djarot menargetkan pembangunan proyek MRT fase I akan men­capai 90 persen pada akhir 2017 dan dilanjutkan ke fase II. Dia me­nargetkan MRT sudah dapat diuji coba pada pertengahan 2018.

"Tahun 2017, 90 persen ini semua infrastruktur MRT fase I selesai. Tinggal hanya 1 stasiun, yaitu di Haji Nawi. Sehingga di­harapkan bulan Juli 2018 sudah masa uji coba untuk MRT fase I," katanya. ***