Setelah Tenggelamkan Kapal, Sejahterakan Nelayan Kapan?

Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi men­gaku sudah menenggelamkan 317 kapal milik asing. Bukan hanya ditenggelamkan, kapal-kapal terse­but dibom terlebih dahulu.

"Kita menenggelamkan 317 kapal, dan kita masih ada 100 kapal lebih yang siap ditenggelamkan tahun ini," kata Susi saat di Universitas Halu Oleo, Kendari, Jakarta, kemarin.

Menurut Susi, penenggelaman akan terus dilakukan. Apalagi, menurut Susi, terdapat 1.300 ka­pal ikan berizin, namun 1 izin itu ternyata digunakan untuk 5 kapal sampai 10 kapal.

Penyelesaian kapal pencuri ikan mulai dari penenggelaman hingga meminta pemerintah dari negara-negara tempat kapal tersebut terdaf­tar mencegahnya masuk kembali ke Indonesia. "Kalau tidak diselesaikan, mau pemberdayaan nelayan tidak bisa, stok ikannya tidak ada, pada 2014 hanya 6,5 juta ton stok ikan, satu jumlah memprihatinkan, turun banyak sekali, dari dulu pencurian sudah ada," jelas Susi.

Susi menambahkan, maraknya pencurian ikan justru terjadi saat kapal-kapal mendapat izin operasi. Pasalnya, 1 izin justru dipakai untuk beberapa kapal penangkap ikan.

Misalnya, satu izin digunakan untuk 5 kapal dengan kapasitas yang sama dan cat yang sama sebagai mo­dus. Para nakhoda kapal memegang juga foto kopi izin tersebut.

"Kapal-kapal ini besar seka­li, Vietnam terkecil 70-150 GT, Thailand, Tiongkok, Taiwan, dari negara lainnya besar 200 GT, 500 GT. Trawl mereka jaringanya 50 km, long linenya beribu mata pancing, dan itu akan cepat menghabiskan SDA (Sumber Daya Alam). Dengan penegakan hukum yang sangat keras, pemerintah bersinergi, bersatu dalam Satgas 115 dan KKP menjadi komandan," tegas Susi.

"Buset Menteri Susi akan Tenggelamkan 100 kapal pencuri ikan sekaligus," cuit akun @hendrix_ wiliam. "Hajar bu.... Sikap tegas harus eta mah..," dukung aku @ storyofme10.

"Maling-maling ikan dari luar nggak ada yang berani bilang pen­citraan....karena memang kedapatan maling, mantap ibu Susiku," ujar akun @bersatulahnkri. "Hajar aja bu @susipudjiastuti, jangan kasih ampun maling ikan di NKRI ini," kata akun @jefriwongso3.

"Mantep.. jaga kedaulatan jangan sampe laut kita pun digarong," ujar akun @heri_ceko.

"Dulu nelayan Gorontalo takut ketemu nelayan Philipina di sekitar mangole-taliabu. Sekarang aman tidak ada gangguan kapal asing," ungkap akun @EndroyonoA. "Lanjut bu @susipudjiastuti tidak ada yang 'enak' untuk kesembuhan bangsa! #obat," kata akun @bidont_ziednie.

"Yes Bu @susipudjiastuti Semoga Ibu sehat dan terus tenggelamkan kapal pencuri ikan...DEMI masa depan nelayan kita," cuit akun @ EAndesla.

"Indonesia musti bangga punya bu @susipudjiastuti yang tidak membiarkan laut kita dicuri nelayan asing, hanya bu @susipudjiastuti sa­tu2nya," kata akun @SimeonSant.

"Mantap ibuku...@susipudjiastuti dulu sy hampir tiap hari liat nelayan asing di natuna sekarang udah lang­ka ketemu nelayan asing di natuna," kata akun @royke_sekoh.

"Ini cara yang paling ampuh untuk menghidari pungli di laut selamat­kan manusianya tenggelamkan ka­palnya," kata akun @kopral1224.

"Ibu Susi kok ngomongnya soal maling ikan terus, kapan dong yg lainya diperhatikan. Persoalan dunia kelautan dan perikanan Indonesia kan tdk hanya soal maling ikan. Maaf ya Bu kalau saya salah," sindir akun @minanbasori

Sementara akun @yudiemwe menyarankan sebaiknya kapal as­ing yang terbakar tidak semuanya ditenggelamkan. "Bu..soal kapal asing yang ditenggelamkan apakah tidak sebaiknya dihibahkan kepada nelayan lokal yang kekurangan ar­mada," ujarnya.

Akun @DominicaWahyu justru meminta Menteri Susi tidak hanya menenggelamkan kapal-kapal pen­curi ikan saja. "Tenggelamkan pula koruptor2 itu bu," candanya.

Namun, politisi Golkar Ichsan Firdaus melontarkan kritikan keras terhadap kinerja Menteri Susi yang dianggap terlalu memprioritaskan perikanan tangkap dan melupakan pemberdayaan nelayan. Bahkan anggota Komisi IV DPR ini menju­luki Susi sebagai Menteri Perikanan Tangkap.

Kata Ichsan, prioritas Susi pada perikanan tangkap terlihat dari alokasi anggaran yang diguna­kan. Sebanyak 40-50 persen ang­garan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dialokasikan untuk Ditjen Perikanan Tangkap. Sedangkan alokasi untuk pember­dayaan nelayan sangat kecil.

"KKP ini selalu teriak-teriak masalah perikanan tangkap. Alokasi anggaran di KKP itu 40-50 pers­en mengalir ke Ditjen Perikanan Tangkap. Harus diingat, ini KKP bukan Kementerian Perikanan Tangkap," kritiknya. Makanya, dia meminta Kepada Badan Riset dan Pengembangan serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut berani memberikan masukan kepada Susi untuk mengoreksi hal tersebut. Sebab, tidak boleh anggaran di suatu kementerian jomplang dan tersedot oleh satu Ditjen saja.

"Tiga tahun ini rasanya KKP kok berubah jadi Kementerian Perikanan Tangkap," cetusnya. ***