Tak Kuasai Stok, Pemerintah Bakal Kedodoran Pantau HET

Data Kementerian Perdagan­gan (Kemendag) menyebutkan, kemarin harga rata-rata beras medium di DKI Jakarta men­capai Rp 11.010 per kilogram (kg). Sementara di Palembang harganya Rp 10.500 per kg. Pa­dahal, HET beras medium yang ditetapkan untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan adalah Rp 9.450 per kg.

Indikator pedagang belum jalankan kebijakan HET juga ter­jadi di kota lain seperti Ambon dan Jayapura, rata-rata harga be­ras mediumnya masing-masing Rp 12.000 dan Rp 14.000 per kg. Padahal, HET beras untuk Pulau Maluku dan Papua sebesar Rp 10.250. Bahkan, di kedua wilayah di Indonesia Timur ini, harga beras medium lebih tinggi ketimbang HET beras premium yang ditetapkan, yakni Rp 13.600 per kg.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ke­mendag Ninuk Rahayuningrum meminta pedagang dan pemasok untuk segera melakukan kese­pakatan-kesepakatan agar harga beras bisa sesuai HET.

"Pemerintah menyadari masih banyak stok. Makanya kami mem­berikan waktu kepada pemasok dan penjual beras selama 14 hari untuk menyesuaikan kebijakan HET," kata Ninuk.

Selain menyesuaian HET, dia meminta, pedagang agar mencantumkan label jenis dan harga beras. Tujuannya, agar konsumen bisa dengan mudah melihat perbedaaan antara beras medium dan premium.

Ninuk menjelaskan, pemer­intah menetapkan HET beras karena harga beras Indonesia paling tinggi di ASEAN. Pernah turun pada tahun 2014, tetapi kemudian naik, dan tidak mau turun. Oleh karena itu, HET diperlukan untuk mengontrol ketersediaan dan harga.

Dia mengakui, HET bukan solusi utama mengatasi semua persoalan beras karena HET berada dihilir. Namun demikian, kebijakan ini harus diambil un­tuk mencegah spekulasi. Yang terpenting, pemerintah juga har­us memperhatikan kepentingan di level penggilingan.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menyarankan, pemerintah untuk memperkuat peran Bulog guna memastikan kebijakan HET berjalan lancar.

"Seharusnya Bulog jangan cuma menguasai 8 persen (dari jum­lah beras yang beredar di pasar), tapi 70 persen," sarannya.

Dia memperkirakan, jika Bu­log hanya sedikit menguasai stok beras di pasar, HET bisa nggak jalan. Menurutnya, target penyerapan Bulog sebesar 3,7 juta ton setara beras tahun ini harus dilipatgandakan. Sebab, prediksi produksi padi pada 2017 diperkirakan mencapai sebesar 78 juta ton. Sehingga, ada hasil produksi beras sekitar 45,2 juta ton.

Bayu mencontohkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Pemerintah bisa menjalankannya karena Per­tamina menguasai stok. Begitu pun tarif listrik, pemerintah bisa menetapkannya karena ada mo­nopoli PLN. "Pemerintah harus memberikan dukungan anggaran yang besar kepada Bulog. Kalau stok dikuasai, para pelaku usaha tidak akan menjual harga di atas yang dijual Bulog," tuturnya.

Revisi SNI

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Mulyadi Hendi­awan mengungkapkan, seba­gai upaya penguatan terhadap HET, pemerintah ingin mem­berikan kepastian soal kualitas beras yang dibeli konsumen. Menurutnya, selama ini banyak konsumen dalam melakukan pembelian beras masih mengacu pada merek.

Kementan, lanjutnya, sudah mengusulkan perubahan keten­tuan Standar nasional Indonesia (SNI) 6128:2015 mengenai beras sesuai dengan HET. "SNI seka­rang kan belum diwajibkan tetapi akan ke arah sana untuk melind­ungi konsumen," ujarnya.

Mulyadi mengatakan, saat ini perubahan SNI tersebut masih dalam pembahasan.

Sekadar informasi, hingga pertengahan 2017, terdapat enam perusahaan telah men­gantongi SNI beras antara lain PT Sukses Abadi Karya Inti, PT Jatisari Sri Rejeki, PT Buyung Poetra Sembada, PB Sindang Asih, UD Hamdan, dan PT Indo Beras Unggul. Adapun syarat umum yang harus dipenuhi sebagai beras medium dan premium antara lain bebas hama dan penyakit, bebas bau apek dan bau asing lainnya, bebas dari campuran dedak dan bekatul, bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan merugikan konsumen. ***