"Kami ingin membenahi seÂcara bertahap permukiman neÂlayan yang kumuh agar lebih layak ditinggali," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan PeriÂkanan Sjarief Widjaja di kantor KKP, Jakarta, kemarin.
Sjarief mengungkapkan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk membedah 5 kampung nelayan. Menurutnya, anggaran tersebut masih tersisa, sehingga pemerinÂtah menargetkan bisa menambah sampai 20 kampung tahun ini.
Dia menyebutkan kampung nelayan yang telah dibedah di antaranya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Serang, Banten, PeÂmangkat-Sambas, Kalimantan Barat. Sedangkan dua dari lima kampung yang belum dibedah yang menjadi target awal penaÂtaan kampung nelayan adalah Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Lamongan, Jawa Timur
"Intinya tahun ini kami makÂsimalkan sampai 20 kampung untuk ditata karena anggaran awal masih sisa," ujarnya.
Sjarief menambahkan, tahun depan pemerintah telah meÂmasukkan Rp 28 miliar untuk membedah 100 kampung neÂlayan. Untuk memaksimalkan program ini, pihaknya bakal merangkul perusahaan yang mau mengucurkan anggaran tanggung jawab sosialnya (CSR) untuk membantu penataan kamÂpung nelayan.
Menurut Sjarief, kampung nelayan yang akan dibedah akan diperbaiki akses jalan, air bersih, sarana drainase, serta pengelolaan sampah dan limÂbahnya yang kurang memadai. Adapun total kampung nelayan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017 sebanyak 12.827 buah di seluruh wilayah Indonesia. "Paling banyak kamÂpung nelayan yang miskin di Sulawesi," ungkapnya. ***
BERITA TERKAIT: