Pemerintah Harus Segera Permak Pabrik Gula BUMN

 Kualitas gula produksi PG BUMN yang dijual ke pasaran tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) ini ramai setelah Kementerian Perdagangan mengambil sikap dengan me­nyegel 15 pabrik milik perusa­haan pelat merah tersebut.

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menga­takan, pihaknya telah memiliki parameter atau kriteria pabrik gula yang layak direvitalisasi.

"Kita mau benahi, sudah ada parameternya. Sekarangkan banyak Pabrik Gula yang kapa­sitas produksinya terlalu kecil dan tidak sesuai standar, kita sudah ada planning untuk itu," kata Wahyu di Jakarta.

Wahyu mengatakan, pabrik yang kapasitas produksinya terlalu kecil akan dialihkan produksinya dari semula mem­produksi gula putih menjadi produksi gula aren. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kuali­tas gula putih yang diproduksi PG BUMN.

"Kalau pabrik yang tidak se­suai standar dipaksakan, mem­produksi gula putih, maka kuali­tasnya tetap tak akan memenuhi standar. Maka dari itu, kita akan coba produksi brown sugar," tegasnya.

Wahyu menyebut, pabrik gula yang disegel Kementerian Perdagangan karena gula hasil produksi pabrik tersebut tak sesuai standar.

"Ini akibat disimpan terlalu lama, sehingga dia mengun­ing. Tapi kita akan mengikuti ketentuan Kemendag bahwa gula tak sesuai SNI tak boleh dijual ke pasar. Kemendag juga meminta PG BUMN agar mem­proses ulang untuk meningkatkan kualitas gula mereka," kata Wahyu.

Direktur Utama PT Perke­bunan Nusantara (PTPN) III Holding Dasuki Amsir menga­takan, pihaknya segera melaku­kan pengecekan maintainance mesin-mesin di pabrik gula.

"Ini dilakukan agar gula yang dihasilkan dapat memenuhi ke­tentuan SNI," kata Dasuki.

PTPN dan PT Rajawali Nu­santara Indonesia merupakan BUMN yang bertanggung jawab atas biaya proses ulang produksi gula milik petani yang belum terjual, seperti tertuang dalam kesimpulan rapat dengar penda­pat dengan Komisi VI DPR pada Senin (28/8).

Sementara, anggota Komisi VI Abdul Wachid mengatakan, butuh political will pemerintah terhadap persoalan pabrik gula ini agar menghasilkan gula sesuai ketentuan SNI.

"Semua pabrik gula harus direvitalisasi. Tapi butuh keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, karena PG ini milik BUMN," kata Wachid.

Wachid mengatakan, Komisi VI juga meminta Kemente­rian BUMN meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PT PN beserta anak-anak perusahaan dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) beserta anak-anak perusahaan yang ditugasi mengurus gula.

"BUMN ini harus segera melakukan perbaikan manaje­men dalam pengendalian mutu (quality assurance). Dengan langkah ini, standar produksi gula PG BUMN akan sesuai SNI," tegasnya. ***