"Pusat pemerintahan yaang pindah, bukan ibukotanya. Kalau ibukota ada yang bilang bisnisnya ga ikut pindah, bisnis keuangan tetap di Jakarta," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (5/7).
Saat ini, kata dia lagi, pihaknya tengah melakukan skema pendanaan untuk pemindahan pusat pemerintahan itu.
"Artinya kalaupun kita ingin memindahkan adminstrasi, tidak dengan memberatkan APBN. Kita cari skema dimana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN akan sangat minimum," jelasnya.
Untuk itu, Bambang belum bisa memastikan besaran dana yang diperlukan untuk memindahkan Ibukota Negara.
"Belum masih dikaji. Sabar ya," jelasnya.
Dipertegas ada berapa kota yang akan digabung menjadi Ibukota negara, Bambang bilang lebih dari satu.
"Mau 3 atau 5 boleh. Pokoknya di luar Jawa. Kita kan pindahnya paati ke luar Jawa," ungkapnya.
[sam]
BERITA TERKAIT: