Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas, Rosy Wediawaty, menekankan urgensi peningkatan sektor ini dalam acara Training of Trainer (TOT) Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang digelar Bank Indonesia dan Forjukafi, di Jakarta, Jumat 14 November 2025.
Rosy menyoroti kondisi sektor keuangan syariah yang stagnan dan tertinggal dari negara lain seperti Malaysia, meskipun populasi Muslim Indonesia jauh lebih besar. Masalah utamanya ada pada pemahaman dan akses masyarakat.
"Literasi keuangan syariah baru mencapai 43,2 persen, sementara literasi keuangan nasional kita sudah di angka 66 persen," ungkap Rosy.
Lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat Inklusi Keuangan Syariah (akses masyarakat ke produk dan layanan syariah) hanya 13,41 persen, jauh tertinggal dari inklusi nasional 79 persen.
"Literasi (syariah) sudah lumayan, tetapi inklusi masih rendah. Ini anomali yang harus dioptimalkan dan menjadi target dalam rencana pembangunan nasional," tegas Rosy.
Rendahnya literasi dan inklusi ini menghambat pertumbuhan aset keuangan syariah nasional yang terbilang kecil dibandingkan potensi pasarnya.
Selain isu keuangan, Indonesia juga gagal memaksimalkan statusnya sebagai pasar halal terbesar dunia. Rosy mengungkapkan data mengejutkan, bahwa sebagian besar makanan halal yang dikonsumsi Muslim Indonesia justru berasal dari negara non-Muslim.
"Saat ini, Muslim Indonesia menjadi pasar besar bagi negara non-Muslim untuk memproduksi makanan halal mereka," ujarnya.
Ini menunjukkan potensi besar yang belum tergarap oleh pelaku industri domestik. Untuk menjadi produsen utama, Indonesia harus segera meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Saat ini, hanya 2,2 juta dari total 56,2 juta pelaku usaha yang produknya sudah tersertifikasi.
Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, serta minimnya pelaku usaha tersertifikasi halal, menjadi pemicu bagi Indonesia untuk segera bertransformasi dari sekadar konsumen utama menjadi pemain utama di ekonomi syariah global.
BERITA TERKAIT: