Rini bahkan heran, setelah mendapat laporan, ada salah satu BUMN yang sama sekali belum terdatar jadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, program ini merupakan program yang diiniÂsiasi pemerintah dan seharusnya, perusahaan BUMN menjadi pelopor dalam menyukseskan program tersebut.
"Sedih juga, masih dengar belum semua BUMN berpartisiÂpasi. Katanya, ada satu BUMN yang sama sekali belum. Tapi, saya nggak dikasih tahu BUMN mana. Ada yang baru sebagian, ini mesti digetok akhir tahun suÂdah terdaftar semuanya, seperti PLN, Pertamina Perum PerhuÂtani, terutama Bank Mandiri, BRI, BNI, ini perusahaan besar semua," ujarnya, saat memberiÂkan keynote speech dalam acara "Peningkatan Layanan Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai BUMN & Anggota Keluarga Melalui Sinergitas Koordinasi Dan ManÂfaat, di Jakarta," kemarin.
Untuk itu, pihaknya akan menjadikan kewajiban kepeserÂtaan BPJS Kesehatan ini masuk dalam penilaian kinerja direksi pada akhir tahun ini. Ia menuÂturkan, perusahaan pelat merah harus menjadi pelopor. Apalagi, sesuai amanat Undang-Undang, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus terimpleÂmentasi secara penuh pada akhir 2019.
"Saya akan jadikan salah satu
review performance direksi BUMN adalah, kalau karyawanÂnya sudah 100 persen terdaftar sebagai anggota BPJS KesehaÂtan, saya akan cek ini setiap bulannya," ancam Rini.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini baru terdapat 50 peÂrusahaan BUMN yang sudah 100 persen mendaftarkan karyawannya seperti PT PerkebuÂnan Nusantara/PTPN IX (PerÂsero), PTPN XII (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persro), PT Pelayaran Nasional Indonesia/Pelni (Persero) serta PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo I, II, III dan IV (Persero).
Sementara itu, ada sebanyak 48 perusahaan yang kepeserÂtaannya baru 80 persen dan ada sebanyak 16 perusahaan BUMN yang baru 15 persen pegawainya terdaftar.
"Tidak ada lagi alasan, untuk tidak ikut BPJS Kesehatan. Apa yang belum ter
cover oleh BPJS bisa dikemukakan. Saya minta, programnya BPJS tidak hanya memberikan layanan kesehatan bagi yang sakit, tapi juga memÂbuat program bagaimana orang bisa sehat. Jadi,
cost cover-nya juga rendah," ungkapnya.
Menanggapi belum terdaftarnya karyawan BUMN, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika WirjoatÂmodjo mengungkapkan, pihaknya masih terikat dengan program
employment benefit dengan peruÂsahaan asuransi afiliasi.
Di mana, Bank Mandiri telah memiliki anak usaha yang juga bergerak di bidang asuransi jiwa yakni PT Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth.
"Karena BPJS ini bagian dari gotong royong, kami akan segera
comply, dulu yang punya pribadi diperbolehkan, tapi nanti arahnya BPJS itu akan jadi kewajiban bukan opsional. Kami tidak keberatan untuk menanggung beban tambahannya," katanya.
Berbeda dengan BUMN lainÂnya, yakni PT Jasa Marga (PerÂsero) yang telah 100 persen mendaftarkan pegawainya sejak Maret Tahun 2015. Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menyebutkan, karyawan induk ada sebanyak 4.400 orang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, ditambah keluarganya menjadi 16 ribu orang.
Selain itu, perseroan juga memiliki program pensiunan, di mana hampir 1.000 orangnya juga sudah terdaftar, termasuk karyawan yang ada di 22 anak perusahaan.
"Data masuk bertahap (proses administrasi). Maret 2015 sudah semuanya. Nilai (iuran) untuk peruÂsahaan induk hampir Rp 27 miliar, pensiunan senilai Rp 30 miliar yang sudah dibayarkan," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menambahkan, peran BUMN sangat besar dalam mendukung kegotong-royongan dalam program ini. Sehingga, diharapkan BUMN menjadi role model alias motor pengÂgerak dalam keberlangsungan program JKN.
"Bagaimana swasta mau berÂgabung, kalau perusahaan milik negara sendiri tidak seluruhnya terdaftar guna mendukung proÂgram negara? Kalau ada kekhaÂwatiran soal layanan atau menjaÂdi
double cost bagi perusahaan, ini bisa kita cari jalan keluarnya bersama," imbuhnya.
Dikatakannya, per 17 Maret 2017, jumlah peserta JKN-KIN mencapai 175 juta jiwa dari berbagai segmen kepesertaan. Artinya, lebih kurang 70 persen dari total penduduk Indonesia sudah ter-
cover layanan BPJS.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 juta jiwa di antaranya merupakan peserta pekerja baÂdan usaha, baik BUMN, BUMD swasta beserta keluarganya.
"Ada sebanyak 609 ribu peÂgawai BUMN, yang sudah terÂdaftar sebanyak 509 ribu orang, masih ada gap 100 ribu orang lagi. Ini belum terhitung dengan keluarganya. Apalagi, kalau anak perusahaan juga masuk dalam bagian, tentu kami berÂsyukur," tandasnya. ***
Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengakui masih ada perusahaan perusahaan pelat merah yang belum berpartisipasi dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Untuk itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno berharap, semuanya harus sudah terdaftar paling lambat akhir tahun ini. 
BERITA TERKAIT: