Upaya Pemerintah Memperluas Akses TIK Patut Didukung

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Minggu, 04 Desember 2016, 07:45 WIB
Upaya Pemerintah Memperluas Akses TIK Patut Didukung
Ilustrasi/Net
rmol news logo Keterbatasan pilihan operator dan akses telekomunikasi menjadi kendala di berbagai wilayah Indonesia di tengah upaya mendongkrak potensi ekonomi melalui teknologi informasi. Karenanya upaya pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi untuk pemerataan TIK perlu didukung.

"Kebijakan yang pro rakyat  dan harus kita dukung bersama. Agar ada pemerataan dan keadilan TIK di seluruh Indonesia," tutur Sekjen Lisuma Indonesia, Al Akbar Rahmadillah dalam keterangan tertulisnya, (4/12).

Lebih lanjut Akbar menjelaskan, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi memuat satu paket berisi dua hal yang mungkin terlewati untuk dibahas, yaitu tarif interkoneksi turun rata-rata 26 persen dan ratio offnet/on-net dibuat max tiga kali tarif on-net.

"Jika ini dilakukan oleh semua operator maka tarif offnet ke masyarakat bisa turun mencapai 75 persen atau menjadi tinggal 25 persen dari tarif off-net yg berlaku saat ini ," terangnya.

Masyarakat terutama di luar Jawa, lanjutnya, berhak menuntut pengurangan biaya interkoneksi kepada semua operator. Mereka juga berhak memiliki pilihan operator mana yang hendak dipakai dan terjangkau seperti halnya di Jawa.

Karenanya, Lisuma pun mendukung Presiden Jokowi terus membesarkan Telkom untuk dijadikan penyelenggara backbone nasional. Hal ini sejalan cita-cita pemerintah yaitu mewujudkan kedaulatan cyber Indonesia, untuk memajukan E-Commerce Indonesia.

Selain revisi Peraturan Pemerintah 52 dan 53, proses pemerataan sektor TIK juga dilakukan pemerintah dengan pembangunan jaringan Palapa Ring, yaitu membangun kabel bawah laut yang dapat menghubungkan seluruh Indonesia sehingga wilayah timur bisa mendapatkan akses yang sama dengan yang ada di Pulau Jawa.

"Apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Kita memang sedang jalan ke sana untuk memeratakan akses TIK ke wilayah Timur melalui Palapa Ring,” ujar Pengamat TIK dari UIN Alauddin, Faisal Akib.

Faisal berpendapat, apabila Palapa Ring rampung pada 2018 atau 2019, maka berikutnya diperlukan usaha dari akademisi untuk menciptakan SDM yang andal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah.

"Pemanfaatan TIK sangat luas untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Mereka di daerah bisa berbisnis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa perlu hijrah ke kota," pungkasnya.[wid]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA