Pernyataan tersebut disamÂpaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di kantor Kepala Staf Presiden (KSP) di Jakarta, kemarin. Dalam acara ini juga dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Selain anggaran infrastruktur, belanja modal yang besar dari peÂmerintah adalah PMN ke BUMN. Di Undang-undang APBN 2015 dan 2016, jumlah PMN sekitar Rp 115 triliun," kata Sri Mulyani.
Menurutnya, investasi pemerÂintah ke perusahaan pelat merah tersebut harus mampu mengÂhasilkan dampak positif. BUMN seperti diketahui merupakan agen pembangunan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Investasi (PMN) ini harus dan akan menghasilkan. SeÂsudah dapatkan PMN, BUMN ekspansi dan bisa menjadi sumÂber pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dijelaskan Menteri BUMN," katanya.
Ke depan, lanjut dia, PemerinÂtah akan mengukur kemampuan BUMN dalam berkontribusi kepada negara. Kontribusi itu baik bisa berupa penyediaan infrastruktur maupun menyetor dividen kepada negara.
Menurut Sri Mulyani, pada 2017 PMN untuk BUMN juÂga bakal dihapuskan. Namun, mengingat besarnya PMN yang selama ini telah diterima, maka BUMN wajib berperan dalam memberantas kemiskinan di InÂdonesia. "Untuk 2017 PMN akan disetop, kita akan menjaga APBN kita menjadi instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih dimanfaatkan untuk kurangi kesenjangan dan atasi kemiskinan," tegasnya.
Sri Mulyani menjelaskan, ekonomi global diprediksi tumÂbuh negatif atau jauh lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya. Kondisi tersebut mempengaruhi ekonomi Indonesia karena terjadi pelemahan harga komoditas perÂtambangan dan perkebunan. "Di saat ekspor tidak dapat diandalÂkan, konsumsi dan investasi sanÂgat penting sebagai sumber perÂtumbuhan ekonomi nasional."
Menteri BUMN Rini SoeÂmarno menambahkan, jika tahun depan tidak lagi mendapat PMN, BUMN harus bisa optimalisasiÂkan manfaat dari penggabungan (holding) BUMN.
"BUMN bisa manfaatkan holding untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Holding bisa mendorong capex (capital expenditure), atau belanja modal yang lebih tinggi, mengingat kebutuhan inÂfrastruktur masih besar," katanya.
Di antara pembangunan inÂfrastruktur yang menjadi fokus perusahaan-perusahaan BUMN, sambung Rini, adalah infrastrukÂtur yang terkait dengan konekÂtivitas. Contohnya saja, pembanÂgunan infrastruktur Light Rapid Transit (Kereta Ringan), jalur rel kereta Api baru, bandara hingga pelabuhan-pelabuhan.
BUMN dengan konsep holding, diyakini Rini, juga memiliki kekuaÂtan modal yang kuat, sehingga bisa saling mengisi dan melengkapi kekurangan. Jadi nanti di holding company bisa pinjam, dan perusaÂhaan di bawahnya bisa mengemÂbangkan usahanya. Memang itu yang kami harapkan," ujarnya.
Meskipun terlihat belum ada progres yang cepat, Rini masih yakin, pembentukan holdÂing BUMN dapat terealisasi pada akhir tahun ini. "Pembentukan holding memang sedang berjalan dan diharapkan akhir tahun bisa sukses," tutup Rini.
Masih Jago KandangPengamat BUMN dari UniverÂsitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengatakan, selain harus mendorÂong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan pendaÂpatan negara melalui dividen, pemÂberian PMN yang sudah sukup beÂsar ke BUMN harus diikuti dengan peningkatan ekuitas perusahaan yang menerima PMN.
"Dua tahun berjalan, seharÂusnya pemberian PMN sudah bisa menunjukan hasil yang sigÂnifikan. Tapi kenyataannya kan belum terlihat. Saat ini, BUMN penerima PMN masih banyak yang bisnisnya ngos-ngosan dan belum untung. Ini harus segera dicarikan solusi agar segera dibenahi," kata Fahmi kepada
Rakyat Merdeka.Ia melanjutkan, terkait pemÂbentukan holding bisa menjadi solusi pengganti PMN. Namun pembentukan holding BUMN yang terburu-buru dan tidak sesuai justru akan memperlemah bisnis BUMN.
"Pembentukan holding, yang paling siap kan BUMN energi, tapi kalau tanpa disertai dengan konsep dan tujuan yang jelas, lalu dibentuk dengan terburu-buru, dikhawatirkan justru itu memperÂlemah mereka yang tergabung di holding ini," kata Fahmi.
Ia juga menekankan, dengan pengelolaan yang baik seharÂusnya holding bisa membuat BUMN Indonesia bersaing di tingkat dunia.
"Misal Pertamina jadi pemimpin holding energi maka Pertamina harus menjadi pemain dunia. Selama ini, banyak yang jago kandang, di dalam negeri saja banyak yang kalah sama swasta. Ini karena pengelolaannya yang tidak teÂpat, makanya harus dibenahi," tegasnya. ***
Dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah disuntik modal negara sebesar Rp 115 triliun. Investasi yang digelontorkan pemerintah ini harus menghasilkan dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional. 
BERITA TERKAIT: