100 Hari Mendag, Harga Sembako Makin Tak Terkendali

Contoh bawang merah dan cabe yang tetap berada di kisaran Rp 80 ribu per kilo.  Stok beras meski dalam posisi aman sebagaimana laporan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, harganya masih belum turun signifikasi. Pun demikian harga gula masih relatif tinggi di Rp 17.500 ribu perkilo sehingga terpaksa dilakukan impor. Termasuk harga daging segar yang mencapai Rp 105 ribu.

"Harga stabil naik, artinya mendag Enggartiasto Lukita dalam 100 hari kerjanya  
tidak mampu mengantisipasi terjadinya kenaikan harga," kritik politisi muda Partai Golkar, Khalid Zabidi kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Mestinya, lanjut Khalid, hal ini lebih diperhatikan mendag karena tingkat daya beli masyarakat bisa dilihat datanya jelang hari-hari besar keagamaan natal, idul fitri, ataupun liburan panjang anak sekolah.

"Seperti bulan Desember ini, orang kan duitnya buat liburan, nggak akan beli macam-macam Jadinya sektor yang berkembang pariwisata, travel," ujarnya lebih lanjut.

Dengan faktai ini, menurut dia, Mendag Enggartiasno jelas tidak punya program yang cermat, menyasar problem psikologis masyarakt. Padahal, masih kata Khalid, ini bukan situasi normal.

"Ini perekonomian slow down tapi dia berlaku biasa saja, tidak ada sense of crisisnya. Kalau hitungan skala, kinerja Mendag di angka 53 ," cetusnya.

Namun ia pun menekankan, persoalan ini bukan semata tugas mendag tapi keseluruhan dari kebijakan Kabinet Kerja, khususnya tim ekonomi Jokowi. Ia mencermati tugas ini belum optimal.

"Tim perekonomian kabinet Jokowi terlalu sibuk mengurusi tax amnesty, fiskal yang kertas-kertas itu, utang, defisit, bukan mengurusi yang sektor riil seperti daya beli masyarakat yang menurun," ketusnya.

Khalid juga mengingatkan, mendag dan tim ekonomi bekerja sesuai arahan dan perintah Presiden. Jadi dengan kata lain, menurut dia, kegagalan mendag dan tim ekonomi mengendalikan harga sembako berarti kegagalan Jokowi.

"100 hari mendag ini kan dua tahun Jokowi, artinya belum ada perubahan signifikan sesuai rencana pembangunan APBN maupun janji-janji kampanye Jokowi," pungkasnya.[wid]