Menteri Rini Tugasin Anak Buah Paparkan Holding Energi Ke DPR

Holding energi adalah penyat­uan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di bawah Induk usaha PT Pertamina. Meski sudah memasuki tahap final, Kementerian BUMN masih harus berkonsultasi dengan DPR sambil menunggu terbit peraturan pemerintahnya.

Dalam RDP nanti, Rini beren­cana menggandeng Kementerian Keuangan sebagai wakil dari pemerintah untuk ikut mema­parkan.

"Nanti ada dengan eselon satu prosesnya. Kan RDP, rapat dengan eselon satu. Pros­esnya gitu dulu. Jadwalnya nanti kan ada. (Kementerian) Keuangan ikut, kita ikut," kata Rini, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Pe­merintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 terkait Tata Cara Penyer­taan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT). Dia bilang, saat ini revisi PP tersebut masih da­lam tahap finalisasi, bersamaan dengan rencana holding sektor energi.

"Lagi difinalkan. Semuanya lagi difinalkan. Kalau sudah, pasti kami infokan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Kementerian BUMN secepat mungkin melakukan evaluasi sektor mana yang pal­ing siap, sebelum merealisasikan holding perusahaan pelat merah yang ditarget rampung sebelum akhir tahun.

Adapun sektor yang akan dibentuk holding antara lain, holding energi, holding keuan­gan, holding pangan, holding tambang, holding perumahan dan holding infrastruktur.

"Kalau dilihat saat ini, dari enam sektor yang akan diben­tuk holding, sepertinya sektor pangan yang belum siap. Pada­hal sektor ini perlu sekali. Kita sudah menugaskan Kementerian BUMN untuk mengevaluasi, dan secepatnya menentukan sia­pa yang maju lebih dulu," kata Darmin.

Jangan Sampai Gagal

Pakar ekonomi bisnis Universi­tas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menilai, jika holding BUMN en­ergi gagal dibentuk, maka Indo­nesia akan mengalami kerugian besar. Pasalnya, hampir semua negara memperkuat BUMN-nya dengan membentuk holding.

"Contohnya Singapura, Ma­laysia, Finlandia, Norwegia, Prancis dan masih banyak lagi. Semua membentuk holding, Indonesia akan kehilangan daya saing dengan bangsa-bangsa lain kalau BUMN-nya masih terpecah-pecah," ujarnya.

Selain kehilangan daya saing, kerugian lain adalah, harga gas tetap akan tinggi dan Indonesia tidak akan bisa membangun in­frastruktur yang lebih luas.

"Akhirnya kita harus meng­gunakan modal dari pihak lain, utang dari pihak lain, dan kita juga harus membeli lebih mahal. Itu kerugian secara finansial," warning Rhenald.

Persoalan lain, kata Rhenald, karena masing-masing BUMN memiliki investasi sendiri-send­iri, sehingga tidak ada sinergi. Padahal, holding BUMN energi bisa memecahkan dua masalah sekaligus. Pertama, biaya ekono­mi yang tinggi dan terkait lever­age dari finance-nya, yakni untuk pembiayaan-pembiayaan.

"Dengan holding, maka aset menjadi besar dan bisa di-le­verage secara finansial dan mendapat dukungan interna­sional sehingga Indonesia bisa menjadi kaya dan sejahtera," kata Rhenald.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan In­donesia (IATMI) Benny Lu­biantara mengatakan, holding BUMN energi yang akan segera dibentuk memang penting dan dibutuhkan.

Menurutnya, keberadaan hold­ing BUMN energi bisa menekan ego sektoral masing-masing BUMN, sehingga lebih bersin­ergi dan tidak terpisah-pisah.

"Tanpa holding, ego sektoral masing-masing BUMN akan sangat tinggi. Dan ini merupakan masalah serius pada energi kita. Karena bersaing dalam kontreks ego sektoral memang bisa be­rakibat negatif," kata Benny.

Keberadaan holding BUMN energi, menurut dia, juga bisa meningkatkan skala ekonomi perusahaan. "Dengan bagusnya skala ekonomi, unit cost bisa tu­run dan perusahaan bisa semakin eifisien. Dan itu positif serta bisa memperkuat korporasi," tuntas­nya. ***