"Tidak semua pengguna listrik 450 VA masuk dalam kategori miskin sehingga pencabutan hal yang wajar saja agar subsidi tepat sasaran," kata Fabby kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Hanya saja, dia mengingatÂkan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam melakukan pencabutan subsidi kepada sebagian pelanggan 450 VA. Pemerintah dan dewan harus memverifikasi lebih dalam validitas datanya. Harus diÂpastikan mereka yang dicabut subsidinya memang kalangan mampu.
"Saya tekankan juga kalau data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak sama dengan data pelanggan listrik. Jadi perlu ada verifikasi yang lebih mendalam untuk menentuÂkan rumah tangga yang layak memperoleh subsidi listrik," pintanya.
Fabby mengakui, untuk mendapat validitas data pelanggan 450 VA dan menyalurkan subÂsidi dengan tepat tidak mudah. Tapi, hal tersebut tugas harus diselesaikan pemerintah.
Seperti diketahui, belum lama ini Badan Anggaran DPR menyepakati jumlah pelanggan yang mendapat subsidi pada 2017 sebanyak 23,15 juta. Adapun pelanggan 450 VA yang mendapat subsidi hanya 19,1 juta pelanggan dari 22,8 juta pelanggan. SemenÂtara pelanggan 900 VA hanya 4,05 juta pelanggan dari 22,3 juta pelanggan.
Dirjen Ketenagalistrikan KeÂmenterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berÂharap DPR meninjau kembali soal putusan atas pencabutan 3,7 juta pelanggan 450 VA.
"Nanti kita bicarakan lagi untuk yang 450 VA. Kalau yang 900 VA itu klir, akan ada 18,7 juta pelanggan yang dilakukan penyesuaian," kata Jarman seperti dikutip mediaÂonline, kemarin.
Dikatakan Jarman, KemenÂterian ESDM baru sepakat soal 18,7 juta pelanggan 900 VA. Bahkan, seluruh persiapan sudah beres tinggal diimpleÂmentasikan. Sementara 3,7 juta pelanggan 450 VA perlu persiapan, seperti verifikasi data. ***
BERITA TERKAIT: