"Selama syarat dan ketentuan terpenuhi maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi ini," kata politisi PKB Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/9).
Dia melihat ketersediaan lahan di Jakarta yang luasnya hanya sekitar 662 kilometer persegi tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Jakarta saat ini sudah lebih dari 13 juta jiwa. Dengan lahan seluas itu, idealnya Jakarta cuma layak dihuni oleh 6,5 juta jiwa saja.
Menurut Daniel yang juga anggota Komisi IV DPR RI, pemerintah harus segera mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk ibu kota.
"Karena di daratan Jakarta tidak lagi memiliki peluang memperlebar wilayahnya. Satu-satunya jalan, ibu kota harus diperluas lahannya ke arah pantai utara dengan reklamasi," ujarnya.
Dia menambahkan, salah satu tujuan reklamasi adalah pengadaan perumahan bagi warga Jakarta. Lebih jauh lagi, pengadaan
perumahan terkait dengan pengembangan pemukiman dan kawasan yang akan memberikan multiplier effect secara ekonomi bagi sebuah kota dan juga bagi negara.
"Adanya kawasan baru ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menyebabkan adanya distribusi pendapatan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rekreatif dan kebutuhan sosial lainnya," jelas Daniel.
Selain itu, adanya pengembangan kawasan juga akan berdampak meningkatkan kegiatan perdagangan dan jasa. Kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan berbagai kebutuhan lain akan merangsang minat penyedia jasa dan pedagang.
"Keinginan berinvestasi pun meningkat dan kegiatan ekonomi akan lebih berkembang," kata Daniel.
Ditambahkannya, dampak dari pengembangan wilayah senantiasa diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Seperti transportasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang dengan sendirinya akan menggerakkan perekonomian masyarakat.
"Pengembangan ini akan jadi pendorong terciptanya lapangan kerja yang signifikan," tegas Daniel.
[wah]
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung dilanjutkannya reklamasi Teluk Jakarta oleh pemerintah pusat. Hal itu diyakini dapat memberikan kepastian hukum bagi investor. 
BERITA TERKAIT: