Pemerintah Jangan Buru-buru Bentuk Holding Migas

RMOL. Rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno membentuk Holding BUMN Migas yang ditandai sinergi Pertagas dan PGN, Mei lalu masih menjadi topik hangat.

Kepala Pusat Studi Energi UGM, Dr. Deendarlianto menilai, rencana ini perlu disikapi dan dikaji lebih mendalam dari aspek korporasi, ekonomi, hukum, dan teknis.
 
"Apakah akan membawa sinergi dan tata kelola migas nasional yang lebih baik dan menjanjikan?" jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/6).

Menurut dia, rencana pembentukan holding migas haruslah mendukung porsi bauran energi nasional. Pemerintah diharapkan jangan terlalu terburu-buru dengan mempertimbangkan aspek konstitusi.

"Perlu dikaji ulang, sudahkah pemerintah memiliki roadmap yang jelas untuk Holding BUMN Sektor Migas secara khusus dan energi secara umum? Setidaknya keberadaan roadmap yang jelas terkait pembentukan Holding BUMN Sektor Energi belum nampak di diskursus publik," urai dia.

Dr. Deendarlianto berharap, apabila nantinya holding migas dapat menjawab permasalahan energi di Indonesia, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

"Jika belum memungkinkan, lebih baik untuk menguatkan peran pemerintah sebagai regulator untuk dapat mendudukkan peran masing-masing stakeholder energi secara optimal," tandasnya. [sam]