Kebijakan Revaluasi Rizal Ramli Selamatkan BUMN Dari Kolaps

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Abdulrachim bercerita, kebijakan revaluasi pada awalnya dikeluarkan oleh Rizal Ramli saat menjabat Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pada saat itu, tahun 2000, Perusahan Listrik Negara (PLN) mendatangi pemerintah memohon agar disuntikkan modal. Kondisi PLN nyaris kolaps, lantaran hutang melebihi jumlah aset yang dimiliknya.

"Rizal Ramli menolak, namun meminta dilakukan revaluasi aset, atau menghitung kembali aset PLN," ulas Abdulrachim saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (12/4).

Revaluasi merujuk pada menghitung kembali atau dibuat evaluasi lagi aset suatu perusahaan, misalnya mesin-mesin yang dibeli 20 tahun lalu, sehingga harganya meningkat beberapa kali lipat.

"Nah kasus PLN itu, nilai asetnya melonjak hingga 200 triliun lebih, sehingga kondisi keuangan PLN kembali sangat sehat, dan perbankan mau lagi menjali hubungan dengan PLN," ujarnya.

Di masa kini, menurut Abdulrachim, sewaktu Rizal Ramli masuk kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, kondisi perekonomian Indonesia kurang baik. Rizal Ramli kemudian mengusulkan untuk dilakukan revaluasi terhadap aset-aset BUMN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian.

"Pada paket kebijakan ekonomi ke V, Rizal Ramli mengumumkan sendiri soal revaluasi aset dan dalam hanya tiga bulan, aset BUMN melonjak hingga 845 triliun lonjakannya. Sehingga aset seluruh BUMN menjadi 6 ribu triliun," beber Abdulrachim.

Ia menambahkan, tahun 2016 ini Pertamina akan melakukan revaluasi aset. Perusahaan migas negara itu setidaknya memiliki 22 anak perusahaan, dengan aset yang terbilang sangat besar karena jumlah kilang-kilang minyaknya yang banyak.

"BUMN-BUMN yang revaluasi bisa mempunyai kemampuan meminjam ke bank jauh lebih besar, atau menerbitkan obligasi karena adanya aset yang melonjak," demikian Abdurachim.[wid]