April, Menteri Ferry Mulai Review Tata Ruang Seluruh Provinsi

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, review tersebut rencananya dilakukan pada bulan April. Diharapkan November 2015 rampung.

"Ke depan tidak ada lagi tata ruang yang kedepankan ego sektoral," tegas Ferry dalam seminar "Menentukan Kembali Tata Kelola Wilayah Nusantara yang Berazaskan pada Kedaulatan Bangsa dan Keadilan" di Bandung, Jawa Barat.

Masih menurut Ferry, negara harus hadir untuk mempertegas rencana tata ruang nasional. Pasalnya, keberadaan tata ruang sangat terkait dengan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat.

"Kita lihat pola tata ruang dengan melihat peta provinsi. Apa saja potensi yang ada didalamnya, masyarakat hidupnya di mana, hutannya di mana, sungainya di mana. Karena, ketika tata ruang kabupaten/kota yang dikedepankan, maka akan menjadi potensi konflik, perbatasan akan menjadi masalah," papar politisi Nasdem itu.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi untuk mengatur desain tata ruang. Namun demikian, tata ruang tersebut nantinya harus disinkronkan dengan desain yang ada di provinsi.

"Bukan berarti bupati dan walikota tidak diberikan kewenangan, tapi harus didasarkan atas tata ruang provinsi, harus ada desain besar," tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepada pemegang kebijakan untuk tidak tergoda rayuan pihak tertentu yang ingin merubah tata ruang.

"Kalau mau tata ruang yang benar, harus ada peran negara. Kalau ada yang mau merusak tata ruang, turunkan. Kalau penataan ruang dirusak, pasti akan berdampak dan berakibat. Ini harus dilihat sebagai komitmen baru," pungkas Ferry.[wid]